TRIBUNNEWS.COM - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno mengungkapkan banyak organisasi masyarkat (ormas) yang ingin menghadiri upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim) pada 17 Agustus 2024 mendatang.

Namun, pemerintah memilih memprioritaskan masyarakat lokal sebagai peserta upacara di hari kemerdekaan itu.

Sebab, masyarakat lokal tidak membutuhkan mobilitas yang lebih, seperti transportasi dan sebagainya.

Apalagi, di IKN juga masih keterbatasan tempat dan fasilitas.

"Ada keinginan yang luar biasa untuk hadir di IKN. Jadi surat-surat masuk, saya enggak hafal (nama ormasnya), ya, ada surat masuk dari organisasi-organisasi macam-macam yang kita terima," kata Pratikno di Gedung Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (6/8/2024), dilansir Kompas.com.

"Kita fokus pada peserta dari masyarakat lokal. Karena kalau masyarakat lokal itu tidak membutuhkan daya dukung yang misalnya pesawat. Kan enggak mudah juga, ya," sambungnya.

Selain itu, tamu yang akan hadir dalam upacara 17 Agustus tersebut hanya orang-orang yang dikirimi undangan resmi oleh pemerintah.

Apabila mengundang tamu dari luar daerah, dinilai akan lebih sulit karena memerlukan dukungan logistik tambahan, seperti transportasi dan akomodasi.

"Kita yang mengundang karena sekali lagi itu kan sangat-sangat terbatas. Kita memikirkan (jika) bagi beliau (ormas) diundang, tapi kemudian enggak bisa hadir karena kekurangan pesawat, tidak ada hotel yang siap di sana, dan sebagainya," ucapnya.

Para Tamu akan Diangkut Menggunakan Bus

Sebelumnya, beredar isu bahwa pemerintah menyewa ribuan mobil dengan tarif Rp25 juta per hari untuk tamu-tamu upacara HUT ke-79 RI di IKN.

Isu tersebut datang dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asperda Kaltim, Daman Kistwanto yang mengungkapkan bahwa Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) memesan 1.000 unit mobil untuk upacara di IKN.

Baca juga: Dukung Perayaan HUT Kemerdekaan RI di IKN, Garuda Siapkan 11.000 Kursi Tujuan Balikpapan

Kabar itu kemudian memicu kritik di tengah masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Pratikno langsung membantahnya, mengingat sarana dan prasarana yang ada di IKN hingga kini masih terbatas.

Sehingga, Pratikno menegaskan, pemerintah bakal menggunakan bus sebagai transportasi menuju IKN saat upacara kemerdekaan nanti.