TRIBUNNEWS.COM - Konflik antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) semakin panas.

Hubungan mereka berdua mengalami panas dingin sudah lama sejak Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) memenangi pemilihan ketua umum PBNU.

Konflik mereka dimulai ketika PKB menggunakan Mars 1 abad NU.

Saat itu PBNU merasa kecewa karena penggunaan mars tersebut hanya dijadikan kepentingan politik PKB menjelang pemilu 2024.

Gus Yahya juga menyebut PKB bukan partai yang mempresentasikan NU.

Tetapi, Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB, Jazilul Fawaid, membantah pernyataan Gus Yahya dengan mengatakan bahwa mereka selalu menghormati PBNU tetapi Gus Yahya justru berusaha mengganggu jalannya PKB.

"Sebenarnya PKB ini sudah menghormati apa yang menjadi hak PBNU untuk menjaga jarak dari seluruh partai politik. Tapi faktanya, misalnya Gus Yahya, Gus Ipul (Sekjen PBNU), PBNU itu selalu menggembosi, mengganggu apa yang dilakukan PKB," kata Jazilul, Selasa (30/7/2024).

Persoalan kedua pihak tersebut merembet ke soal Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI).

Gus Yahya mengkritik pembentukan Pansus tersebut dan menduga Pansus Angket Haji dibentuk karena masalah pribadi dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Ia menganggap Cak Imin sengaja mengincarnya melalui adiknya yang menjabat sebagai Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.

Hubungan kedua belah pihak tersebut akhir-akhir ini kian panas, bahkan sudah mulai saling seret ke ranah hukum.

Baca juga: Respons PKB soal Cak Imin Dilaporkan ke MKD Buntut Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan Timwas Haji

Berikut rentetan konflik baru PBNU dan PKB:

1. Unjuk Rasa Minta Mundur Gus Yahya dan Gus Ipul

Sekelompok massa yang menamai mereka sebagai “Aliansi Santri Gus Dur Menggugat” menggelar unjuk rasa di samping kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2024).