Meskipun tidak memiliki hubungan struktural, PKB dan PBNU memiliki hubungan historis yang kuat.

“Jadi memang hubungan struktural dengan pengertian tertulis tidak ada, tetapi hubungan yang mengacu lebih dari struktural itu kan hubungan historis, struktural itu kan bermacam-macam, struktural itu kan bisa diubah, tapi kalau historis itu kan enggak bisa diubah."

"Apakah hak evaluasi dan koreksi digunakan oleh PBNU? Itu silakan,” tutur Gus Choi.

Kendati demikian, pihaknya tidak memiliki wewenang untuk mengusulkan akan dibawa ke mana konflik ini.

"Tetapi sekali lagi, kepada saudara-saudara saya katakan, saya tidak masuk pada wilayah harus diapakan Muhaimin (Ketua Umum PKB), harus melakukan apa terhadap PKB yang sekarang."

"Untuk penilaian itu silakan PBNU yang punya, bukan saya,” ungkap Gus Choi.

Duduk Perkara

Diketahui hubungan antar elite PBNU dan PKB memanas saat PBNU berencana membentuk Tim Lima untuk kembali merebut PKB.

Selain merasa sebagai pemilik sah PKB, PBNU juga menilai, PKB di era kepemimpinan Cak Imin sudah melenceng dari sejarah pendirian partai.

Sebelumnya, PKB di bawah kepemimpinan Cak Imin dan PBNU di era KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya sudah beberapa kali bersinggungan.

Di antaranya, saat PKB menggunakan Mars 1 Abad NU.

Kala itu, PBNU kecewa lantaran penggunaan mars tersebut hanya untuk kepentingan politik PKB menjelang Pemilu 2024.

Menjelang Pemilu 2024 lalu, Gus Yahya juga sempat menyebut bahwa PKB bukan partai yang mempresentasikan NU.

Persoalan keduanya lalu merembet ke persoalan Pansus Angket Haji 2024 di DPR RI.

Gus Yahya merasa tidak ada masalah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.