Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Syuro DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat mengaku, perannya sudah tidak lagi penting dalam beberapa kurun waktu terakhir ini.

Kata Wakil Sekretaris DPW PKB Jawa Barat Hafidz Sutansah, peran Dewan Syuro layaknya seperti dikerdilkan pada saat ini.

Baca juga: Jawaban Gus Jazil Soal Isu PKB Gabung KIM Plus di Pilkada Jakarta: Kami Bersama Gerindra

Padahal dahulu kata dia, posisi Dewan Syuro di PKB memilki peranan yang penting bagi pergerakan partai.

"Kalau dari sejak lahir itu dulu (Dewan Syuro) punya hak veto contoh di Pilkada itu atau di Pileg itu biasanya dilibatkan di tim Mantab, Mantab Cab itu kalau di Cabang, Mantab Wil kalau itu di Wilayah dan sebagainya," kata Hafidz saat jumpa pers di Kantor PBNU, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Baca juga: Elite PKB Ungkap Isi Pertemuan Cak Imin dan Prabowo, Bahas KIM Plus?

"Jadi kalau menentukan calon anggota dewan calon kepala daerah dan sebagainya itu tentunya berembug, antara ketua dewan syuro, sekretaris dewan syuro, ketua tanfi, sekretaris tanfi dan lembaga pemenang pemilu," sambung dia.

Namun kondisi atau kewenangan itu berubah sejak digelarnya Muktamar PKB di Bali pada 2019.

Setelah agenda tersebut, Hafidz menyebut, kini Dewan Syuro tak lagi memiliki fungsi untuk dilibatkan termasuk untuk agenda Pemilu.

"Tapi setelah Muktamar Bali sangat dirasakan sekali, itu sudah tidak ada," kata dia.

Dengan begitu dirinya berharap, kepengurusan dan pimpinan PKB di bawah Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Cak Imin saat ini, bisa mengembalikan apa yang terjadi saat dahulu

"Mudah-mudahan setelah ini ada kembali solusilah, untuk PKB ke depan lebih baik, kan orang tua, kiai yang ada di Syuro itu kan tentunya berpikirnya bukan politis, berpikirnya untuk kebaikan ke depan, untuk umat, untuk kita Nahdliyyin dan bangsa ini," tandas dia.

Sebelumnya, Beberapa orang yang merupakan anggota hingga mantan Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat menyambangi Markas Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jumat (9/8/2024) siang.

Adapun kehadiran mereka kata Anggota Dewan Syuro DPC PKB Kabupaten Cirebon, KH Lufhi Andalusie adalah untuk mencurahkan isi hati soal kondisi terkini di PKB kepada PBNU.

Kata dia, Dewan Syuro di kepemimpinan partai saat ini sudah seperti diminimalkan perannya.

Baca juga: Belasan Anggota Dewan Syuro PKB Datangi Markas PBNU Siang Ini, Curhat soal Kepemimpinan Cak Imin

"Saya di posisi Syuro kok kelihatannya tidak jelas posisi apa itu tidak jelas artinya, posisi Syuro itu tadi saya disampaikan saya sampaikan ke teman-teman bahwa posisi Syuro ini lebih kepada tempat apa," kata Lufhi saat jumpa pers di Kantor PBNU, Jumat.

Bahkan, Lufhi mengibaratkan posisi Dewan Syuro terlebih untuk tingkat Dewan Pimpinan Wilayah hingga Cabang hanyalah posisi buangan bagi kader yang sudah tidak lagi berkarya di PKB.

Kata dia, kondisi tersebut turut dirasakan oleh seluruh DPC hingga DPW PKB di daerah Jawa Barat.

Dirinya bahkan menilai kalau fungsi dari Dewan Syuro saat ini sudah tidak lagi di kepemimpinan PKB saat ini.

"Kalau bahasa kasarnya lebih tempat buangan lebih tempat buangan kalau dibuang habis tidak bisa akhirnya ditempatkan yang kelihatannya tempat baik tapi fungsinya tidak ada, nama ada tapi fungsi tidak ada," tukas dia.

Sebagai informasi, dikutip dari website fraksipkb.com, Muktamar PKB VI di Bali diselenggarakan pada 20-22 Agustus 2019 lalu.

Dalam Muktamar itu hasilnya memandatkan Muhaimin Iskandar alias Gus Imin kembali menahkodai PKB.

Tak hanya itu, dalam muktamar juga menghasilkan 'Deklarasi Komitmen Bali', yang dipimpin oleh Ketua DPC PKB Lanny Jaya-Papua, Thenius Murib diikuti bersama 34 Ketua DPW PKB se-Indonesia.

Berikut isi Deklarasi Bali:

• Pancasila dan NKRI adalah final. Tidak ada dan tidak boleh ada ideologi yang menentang eksistensi ideologi Pancasila, di Indonesia tidak ada tempat bagi kelompok yang akan mengoyak NKRI.
• Kemanusiaan global, mendorong dan turut mempromosikan Islam Nusantara dalam kehidupan global sebagai solusi atas berbagai konflik dan tragedi kemanusiaan global atas nama agama.
• Keberpihakan, bekerja total dan mengabdikan seluruh agenda politiknya untuk melayani, memfasilitasi dan membela kaum yang lemah dan terpinggirkan akibat sistem dan kebijakan yang tidak adil dan berpihak kepada rakyat.
• Menuntaskan kaderisasi politik di semua lapisan masyarakat untuk memastikan terjadinya estafet dan regenerasi kepemimpinan politik yang dijiwai nilai-nilai kebangsaan, keagamaan dan kemanusiaan.
• Melanjutkan dan memperkuat khidmat kepada NU dan warga nahdliyin khususnya di bidang pendidikan dan pembangunan sumberdaya manusia, ekonomi mikro, kecil dan menengah.
• Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan menggerakkan inovasi di kalangan kaum muda dan generasi milenial agar dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain sekaligus berkontribusi bagi pembangunan nasional dan kemajuan bangsa.
• Demokrasi inklusif, mentransformasikan demokrasi Indonesia menjadi demokrasi yang inklusif.
• Mewujudkan kedaulatan desa dengan mengawal dan terus memperkuat desa sebagai pilar kebudayaan bangsa dan perekonomian nasional.
• Politik hijau, meneguhkan PKB sebagai "green party" dengan mempromosikan politik yang berperspektif lingkungan sebagai prasyarat bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan berbasis pada nilai-nilai rahmatan lil alamin.