Pengamat Tanggapi Permintaan Presiden Jokowi agar RAPBN 2025 Akomodir Program Prioritas Prabowo
Menurutnya, kebijakan ini perlu menjadi tradisi di mana pemimpin sebelumnya memberikan dukungan terhadap penerusnya, begitu pun sebaliknya.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Malvyandie Haryadi
“Kemampuan dialog Prabowo di kancah internasional tidak diragukan lagi, tetapi kemampuan tersebut akan diuji pada masa kepemimpinannya. Untuk itu Prabowo perlu tunjukan secara kongkret kemampuan tersebut. Terlebih Prabowo secara empiris memiliki jejaring luas di luar negeri,” katanya.
Selain itu, Rico mendorong supaya Prabowo menunjuk menteri luar negeri (menlu) yang memahami betul kepentingan nasional dan regional.
Seban penunjukan menlu sangat berpengaruh besar pada masa depan bangsa, baik politik maupun ekonomi.
“Selain itu peran kementerian luar negeri juga perlu semakin penting. Pilihlah menteri luar negeri dan jajaran diplomatnya yang handal dan memahami kepentingan nasional dan regional,” ujarnya.
Dijelaskan Rico, konstruksi APBN ke depan tidaklah mudah dengan berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintah.
Untuk itu tindakan efisiensi dalam penggunaan anggaran menjadi hal utama bagi presiden baru agar tidak terjadi kebocoran anggaran.
“Konstruksi APBN ke depan memang tidak mudah, mengingat tekanan global dan domestik. Atas dasar itu, tindakan efisiensi dan penggunaan anggaran tepat menjadi pilihan utama, sekaligus mencegah berbagai kebocoran,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat terbatas soal rencana kerja pemerintah termasuk RAPBN 2025. Dalam rapat, Jokowi menekankan RAPBN 2025 harus mengakomodasi semua program presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
"Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pagi hari ini kita akan berbicara mengenai RAPBN 2025, dan saya ingin di dalam rencana rancangan APBN 2025 ini mengakomodasi semua program presiden terpilih," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Istana Negara.
Jokowi berharap APBN 2025 harus fokus pada program-program prioritas dari presiden dan wakil presiden berikutnya.
"Dan yang keempat alangkah baiknya apabila dalam hal APBN 2025 ini kita fokus tidak semuanya dikerjakan. Saya rasa itu," tandasnya.