TRIBUNNEWS.COM - Bahlil Lahadalia didorong menjadi Ketua Umum (Ketum) definitif Partai Golkar untuk menggantikan Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri.

Usulan tersebut datang dari aspirasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I dan DPD II Partai Golkar.

Ketua Dewan Pembina Bappilu Partai Golkar, Idrus Marham juga memastikan bahwa Bahlil tidak akan mungkin menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketum Golkar.

"Tidak akan mungkin (Bahlil menjadi Plt ketua umum). Tetapi aspirasi dari bawah, dari DPD I dan DPD II, ingin supaya Bahlil yang menjadi ketua umum (definitif)" kata Idrus dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Selasa (13/8/2024).

Alasan sosok Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal itu tidak mungkin menjadi Plt Ketum karena dia bukan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

Maka, dengan demikian, Bahlil tidak akan mungkin terpilih menjadi Plt Ketum Golkar.

Berdasarkan informasi yang beredar, ada sejumlah nama yang disebut menjadi kandidat kuat sebagai Plt Ketum Golkar.

Mereka adalah Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Kahar Muzaki, keduanya merupakan Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar.

Idrus mengatakan, sosok yang akan dipilih menjadi Plt Ketum Golkar itu tidak akan menjadi persoalan di internal Golkar.

"Ada Bamsoet, ada Kahar. Ini waktunya simpel, jadi tidak dipersoalkan plt-nya," ujarnya.

Idrus Yakin Bahlil Bakal Jadi Ketua Umum Golkar Gantikan Airlangga

Idrus juga turut menanggapi perihal munculnya sejumlah nama di luar Bahlil yang digadang-gadang akan menjadi Ketum Golkar periode selanjutnya.

Baca juga: Candaan Airlangga ke Bahlil Kursinya Pak Kapolri Aja Ditarik Dia Bikin Heboh Para Menteri di IKN

Menurutnya, sah-sah saja jika ada banyak nama calon Ketum Golkar yang bermunculan.

Meski demikian, Idrus tetap meyakini bahwa Bahlil yang akan tetap mejadi Ketum definitif Golkar.

"Boleh saja banyak yang mencalonkan, tapi saya punya keyakinan ada kesadaran bersama, ujung-ujungnya kembali ke Bahlil semua," ungkap Idrus.

Sebelumnya, Airlangga menyatakan resmi mengundurkan diri dari posisi Ketum Partai Golkar melalui sebuah rekaman video.

Adapun, pertimbangan Airlangga mundur itu demi menjaga stabilitas transisi pemerintahan ke depannya dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar itu sendiri.

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim serta atas petunjuk Tuhan yang maha besar maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar."

"Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu, 10 Agustus 2024," kata Airlangga.

"Untuk menjaga keutuhan partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat," terangnya.

Airlangga juga berharap proses pergantian ketua umum dapat dilakukan secara damai, karena demokrasi harus tetap dikawal secara baik.

"Semua proses ini akan dilakukan dengan damai tertib dan dengan menjunjung tinggi marwah partai Golkar."

"Demokrasi harus kita kawal dan kita kembangkan terus menerus," pungkasnya.

Golkar akan Rapat Pleno untuk Pemilihan Plt Ketum

Partai Golkar akan melakukan rapat pleno pada Selasa (13/8/2024) malam nanti.

Salah satu agenda dalam rapat pleno tersebut adalah pemilihan Plt Ketum Golkar.

"Sehubungan dengan keputusan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk mundur yang telah disampaikan pada hari Sabtu, 10 Agustus 2024."

"Maka DPP Partai Golkar akan menggelar rapat pleno pada Selasa, 13 Agustus pukul 19.00 WIB," ujar Ketua DPP Golkar, Meutya Hafid, dalam keterangannya, Senin (12/8/2024) malam.

Namun, untuk pemilihan Plt Ketum Golkar nanti, Meutya mengatakan tidak menggunakan sistem voting.

Melainkan dilakukan dengan cara duduk bersama musyawarah mufakat.

Hal itu disarankan oleh Meutya demi menjaga kondusivitas internal partai usai pengunduran diri Airlangga tersebut.

"Tidak perlu ada voting dalam pemilihan Plt Ketum pada rapat pleno," kata Meutya, dalam keterangannya, Selasa.

"Sehingga pleno dapat berjalan kondusif," sambungnya.

Maka dari itu, Meutya pun menegaskan agar kader tak memaksakan untuk meminta voting.

"Kader masih terkaget dengan keputusan Ketua Umum (Airlangga Hartarto), jangan dipaksa untuk voting."

"Jaga soliditas amat penting dan agar calon-calon yang akan berkontestasi menjaga cara-cara yang bermartabat," ucap Meutya.

Selain pemilihan Plt Ketum itu, rapat pleno Golkar nanti juga memuat sejumlah agenda lainnya.

Di antaranya adalah penentuan jadwal Rapimnas dan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).

"Rapat Pleno akan fokus pada agenda pembacaan surat pengunduran diri Ketua Umum Airlangga Hartarto sekaligus Penentuan Plt Ketum, penentuan Jadwal Rapimnas, dan penentuan jadwal Munaslub," ungkap Meutya.

Mengenai Munaslub ini, sebelumnya juga sempat heboh karena kabarnya akan diajukan menjadi bulan Agustus 2024 ini.

Padahal, seharusnya sudah dijadwalkan terlaksana pada Desember 2024 mendatang.

Isu Munaslub Golkar yang bakal digelar lebih cepat itu disebut-sebut didalangi oleh pihak luar hingga dianggap sebagai gerakan inkonstitusional partai karena melanggar AD/ART Partai Golkar itu sendiri.

(Tribunnews.com/Rifqah/Chaerul Umam/Igman Ibrahim)