Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai PBNU keliru membentuk tim 5 atau panitia khusus (pansus) buat menarik kembali Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sebab, PBNU dan PKB memiliki entitas yang berbeda. PBNU sebagai ormas keagamaan sementara PKB merupakan partai politik.

Hal itu disampaikannya dalam Diskusi Fraksi PKB MPR RI bertajuk "UU Ormas dan UU Parpol Bisakah Saling Intervensi?" di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/8/2024).

"Kalau saya boleh mengkritik, PBNU agak keliru, apalagi membentuk pansus tim lima, memanggil pengurus PKB, ini menurut saya keliru yang harus diluruskan bersama," ujar Ujang.

Baca juga: Elite PKB Sebut PBNU Saat Ini Banyak Menyimpang Dari Khitah 1926

Ujang menilai, kekeliruan itu patut diluruskan untuk kembali menata ketatanegaraan sesuai aturan perundangan yang berlaku.

"Agar tidak ada deparpolisasi, agar partai politik punya independen membangun negara, di saat yang sama ormas memiliki peran oenting memberdayakan umat," ujarnya.

Untuk diketahui, pansus yang dibentuk PBNU itu telah memanggil sejumlah mantan pengurus dan pengurus PKB untuk meminta keterangan.

Ujang menegaskan hal itu adalah langkah yang salah karena mengintervensi partai politik.

"Sangat disayangkan PBNU ada di jalur salah, entitas yang berbeda tidak boleh mengitervensi, jadi ini keterlaluan, sudah terlalu jauh dalam konteks memangggil PKB bahkam Sekjen PKB dalam konteks ketatanegaraan," ujarnya.

Lebih lanjut, Ujang menilai konflik antara PKB dan PBNU saat ini tidak terlepas dari konflik PKB kubu Cak Imin (Muhaimin Iskandar) dan Gus Dur.

Konflik tersebut kini kembali memanas, di mana Ketua Umum PBNU saat ini Yahya Cholil Staquf merupakan loyalis Gus Dur.

"Dan saya meyakini jika ini terus ditumbuhkan kebencian itu akan menjadi persoalan," pungkasnya.

Untuk diketahui, hubungan PKB dan PBNU memanas belakangan ini.

Konflik terbuka antara PBNU dan PKB mencuat dalam sejumlah momentum di antaranya saat tahapan Pilpres 2024 dan pembentukan Pansus Haji DPR.

Konflik terbuka tersebut ditandai dengan pernyataan-pernyataan antara Ketua PBNU Gus Yahya dan Ketua Umum PKB Cak Imin.

PBNU pun membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas mendalami hubungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).