TRIBUNNEWS.COM - PDI-Perjuangan (PDIP) ikut menanggapi soal isu para kadernya yang bakal terkena reshuffle di kabinet.

Diketahui, kader yang diisukan akan direshuffle adalah Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yevri Hanteru Sitorus memasrahkan keputusan tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pasalnya, perombakan kabinet atau reshuffle adalah hak prerogatif presiden.

"Jadi kami tidak dalam posisi menerima atau menolak, hanya mengacu pada konstitusi yang ada."

"Jika kader PDIP mau diganti, itu terserah dan semaunya presiden saja," kata Deddy pada Selasa (13/8/2024).

Pihaknya pun memilih untuk tidak mencampuri keputusan Jokowi.

"Jadi sikap kami hanya mendengar dan menunggu saja dan tidak ingin mencampuri masalah itu," ujar Deddy.

Deddy menegaskan, PDIP sejak awal berkomitmen untuk mengawal pemerintahan Jokowi hingga akhir periode.

Sebab, PDIP merupakan tulang punggung lahirnya pemerintahan Jokowi pada Pemilu 2014 dan 2019. 

"Dengan demikian secara etik dan moral kami merasa berkewajiban untuk menyelesaikan amanah yang diberikan oleh rakyat dan presiden," tutur Deddy.

Baca juga: Istana Bantah Isu Jokowi Akan Reshuffle Kabinet Pekan Ini

Diketahui, Jokowi diisukan bakal melakukan reshuffle beberapa menterinya.

Selain Yasonna, Jokowi disebut-sebut mencopot Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang juga politikus Partai NasDem Siti Nurbaya.

Kabar berhembus, posisi Siti Nurbaya akan diisi Raja Juli Antoni yang kini menjadi Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang. 

Baca juga: Pemerintahan Jokowi Segera Berakhir, Feri Amsari Nilai Rakyat Dirugikan Jika Ada Reshuffle Kabinet