"Perlu saya sampaikan tegas, kita punya konstitusi. Mari kita gunakan hak konstitusi masing-masing. Pakai UU Parpol, pakai UU Ormas. Saya minta kalau ada yang macam-macam, kembali ke konstitusi," ujar dia.

Baca juga: Kaget Airlangga Mundur dari Golkar, Dahlan Iskan Geleng-geleng Kepala: Kok Bisa?

Hanya saja, Cak Imin tidak membeberkan secara detail siapa sosok atau pihak yang dimaksud yang akan cawe-cawe itu.

Namun, dalam kesempatan ini, dirinya menegaskan kalau PBNU dan PKB merupakan organisasi yang berbeda.

Hal itu juga kata dia disepakati oleh tokoh Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Daarul Rahman, KH Syukron Ma'mun.

"Ya saya juga melaporkan (konflik) PKB - NU. Saya tegaskan dan beliau (Syukron Ma'mun) setuju NU dan PKB tidak ada hubungan organisasi. Hubungannya hanya kultural, aspirasi dan juga historis," kata Cak Imin.

Karena tidak adanya hubungan organisasi tersebut, maka Cak Imin menegaskan sejatinya tidak ada urusan antara PKB dan PBNU mengurusi organisasi yang lain.

Dalam artian, kata Cak Imin, persoalan PKB dapat diselesaikan oleh internal PKB dan PBNU tidak berhak untuk mengurusi urusan PKB.

"Sehingga tidak boleh NU ikut-ikut campur tangan karena kita dilindungi konstitusi, PKB dilindungi undang-undang partai politik, Nahdlatul Ulama dilindungi oleh undang-undang ormas," kata dia.

Atas hal itu, Wakil Ketua DPR RI itu meminta agar seluruh pihak termasuk yang di PBNU untuk menghormati konstitusi.

Pasalnya, kedua organisasi itu memiliki konstitusi masing-masing untuk mengatur internal organisasi masing-masing.

"Konsititusi ada dua, konstitusi UU Ormas dan konsititusi parpol. Kedua konstitusi AD/ART masing-masing. Kami punya AD/ART, anda punya AD/ART Mari kita saling hormati dan menghargai," tandas dia.

Baca juga: Terungkap Panggilan Sayang Hakim Agung Gazalba Saleh dan Teman Wanitanya, Abi dan Bib