TRIBUNNEWS.COM - Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Said Abdullah memberikan komentarnya atas keputusan Presiden Jokowi yang mencopot dua kader PDIP dari posisi menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Diketahui, dua kader PDIP yang dicopot adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

Menanggapi hal tersebut, Said menyebut PDIP memiliki tiga sikap atas pencopotan Yasonna Laoly dan Arifin Tasrif dari jabatan pembantu presiden ini.

Pertama, PDIP akan tetap menghormati keputusan Presiden Jokowi dalam melakukan reshuffle kabinet.

Sebab Indonesia menganut sistem presidensial, sehingga Jokowi memiliki kewenangan penuh dalam hal reshuffle kabinet yang dipimpinnya.

“Artinya, presiden memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan menteri atau pejabat setingkat menteri. Itu hak prerogatif yang diberikan konstitusi kepada presiden,” kata Said dilansir Kompas.com, Senin (18/8/2024).

Kedua, Said menuturkan, semua kader PDIP yang kini masih menjabat sebagai menteri di Kabinet Presiden Jokowi akan diwakafkan untuk kebaikan dan optimalnya pemerintahan.

Sebaliknya, jika Presiden Jokowi merasa perlu ada evaluasi atau kebutuhan lain yang membuat menteri dari PDIP harus diberhentikan, maka PDIP akan menghormatinya.

Tak hanya itu, Said juga menekankan bahwa PDIP akan tetap mengawal pemerintahan Presiden Jokowi ini hingga Oktober 2024 mendatang, sesuai dengan amanat kongres.

“Jadi, kalau Presiden Jokowi memandang perlu ada evaluasi atau kebutuhan lainnya sehingga sejumlah kader PDI-P diberhentikan, ya, kami hormati itu."

“Apalagi, kami akan mengawal pemerintahan ini sampai berakhir pada Oktober sesuai amanat kongres,” terang Said.

Baca juga: Dugaan PDIP soal Yasonna Kena Reshuffle, Ada Kaitan Hadiri Deklarasi Edy Rahmayadi Maju Pilgub Sumut

Ketiga, Said menyebut, kini PDIP memilih untuk fokus dalam pemenangan Pilkada 2024.

Pilkada merupakan sarana pengabdian kader-kader PDIP untuk mendapatkan kepercayaan rakyat.

“Sebab, pilkada serentak ini memiliki makna penting sebagai bentuk pengabdian kader-kader PDI-P untuk mendapatkan kepercayaan rakyat."