TRIBUNNEWS.COM - Presiden Jokowi telah resmi mencopot Yasonna H Laoly dari jabatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

Kini posisi Menkumkam di Kabinet Indonesia Maju digantikan oleh Supratman Andi Agtas, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra.

Pencopotan Yasonna ini pun jadi sorotan mengingat menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju ini sebentar lagi akan lengser, tepatnya pada Oktober 2024 mendatang.

Yasonna mengungkapkan, sebelumnya Presiden Jokowi sempat memanggilnya untuk bertemu pada Minggu (18/8/2024).

Namun hingga resmi dicopot, Presiden Jokowi tak memberikan alasan apapun padanya.

Menteri dari PDI-Perjuangan itu pun tak ingin bertanya lebih lanjut terkait alasan pencopotannya pada Presiden Jokowi.

"Eggak ada (penjelasan alasan dicopot). Saya juga enggak mau (nanya)," kata Yasonna, dilansir Kompas.com, Senin (18/8/2024).

Lebih lanjut, Yasonna menuturkan, jabatan sebagai menteri adalah sebuah amanah.

Akan tetapi, Presiden Jokowi tetap memiliki kewenangan penuh untuk menunjuk atau mengganti para menteri di kabinetnya.

Terkait pencopotannya sebagai Menkumham, Yasonna mengaku sudah menduganya sejak lama.

Untuk itu Yasonna sudah siap untuk di-reshuffle oleh Presiden Jokowi.

Baca juga: Sebelum Dicopot Sebagai Menkumham, Yasonna Ternyata Sempat Temui Jokowi: Beliau yang Panggil Saya

Bahkan ia sudah meminta stafnya untuk bersiap dan mengemas barang-barangnya.

"Kita sudah menangkap sense itu dan kita sudah tahu (bakal di-reshuffle)," ungkap Yasonna.

Di sisi lain, Yasonna juga tengah menyiapkan berbagai dokumen dan persyaratan untuk menjadi anggota DPR RI.

Adapun Yasonna memang mengikuti kontestasi pemilihan calon anggota legislatif (Pileg) dan lolos ke Senayan.

"Seharusnya saya pertengahan September saya sudah harus mengundurkan diri, saya sudah akan mengajukan pengunduran diri," ujarnya.

PDIP Tak Masalah Jokowi Copot Yasonna Laoly dari Menteri

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto tak mempermasalahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan reshuffle atau kocok ulang kabinet, yakni mencopot Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Hasto mengakui, dalam konsep tata pemerintahan seorang presiden berhak untuk mencopot pembantunya.

"Kita menghormati hak prerogatif dari presiden itu. Sejak awal kita kan enggak pernah neko-neko," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Hasto menyebut, pengurus PDIP tak pernah meminta seluruh jatah menteri ketika mengantarkan Jokowi menjadi presiden.

"Kami bisa bekerja sama dengan partai politik. Kami enggak pernah melakukan tekanan-tekanan. Tidak pernah ada dendam terhadap masa lalu," ujar Hasto.

Hasto menuturkan, terpenting adalah merealisasikan janji-janji kampanye kepada masyarakat.

"Wujudkan janji-janji kampanye. Ketika rakyat tidak memberikan kepercayaan ya kita perbaiki diri," ucapnya.

Baca juga: Jokowi Copot Yasonna, Elite PDIP Tuding untuk Loloskan UU MD3 Demi 3 Tujuan Ini

Yasonna Dicopot dari Kursi Menkumham

Hari ini Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 92 Tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju.

Dalam perombakan kabinet ini, Jokowi mencopot kader PDIP Yasonna. Dia digantikan Supratman Andi Agtas.

Jokowi juga mencopot Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arfin Tasrif. Dia digantikan Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sementara posisi Kepala BKPM/ Menteri Investasi dijabat Rosan Roeslani.

Jokowi juga melantik Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika.

Lalu, Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi, Hasan Nasbi sebagai Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan, dan Taruna Ikrar sebagai badan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Fersianus Waku)(Kompas.com/Syakirun Ni'am)

Baca berita lainnya terkait Reshuffle Kabinet.