Said menyebut PDIP memiliki tiga sikap atas pencopotan Yasonna Laoly dan Arifin Tasrif.

Pertama, PDIP akan tetap menghormati keputusan Presiden Jokowi, termasuk soal reshuffle kabinet.

Sebab Indonesia menganut sistem presidensial, sehingga Jokowi memiliki kewenangan penuh dalam menentukan siapa-siapa sosok yang ada dikabinet yang dipimpinnya.

“Artinya, presiden memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan menteri atau pejabat setingkat menteri. Itu hak prerogatif yang diberikan konstitusi kepada presiden,” kata Said dikutip dari Kompas.com, Senin (18/8/2024).

Sikap kedua, lanjut Said, semua kader PDIP yang kini masih menjabat sebagai menteri di Kabinet Presiden Jokowi akan diwakafkan untuk kebaikan dan optimalnya pemerintahan.

Namun, jika Presiden Jokowi merasa perlu ada evaluasi atau kebutuhan lain yang membuat menteri dari PDIP harus diberhentikan, maka PDIP akan menghormatinya.

Said menekankan bahwa PDIP akan tetap mengawal pemerintahan Presiden Jokowi ini hingga Oktober 2024 mendatang.

Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat kongres.

“Jadi, kalau Presiden Jokowi memandang perlu ada evaluasi atau kebutuhan lainnya sehingga sejumlah kader PDI-P diberhentikan, ya, kami hormati itu."

“Apalagi, kami akan mengawal pemerintahan ini sampai berakhir pada Oktober sesuai amanat kongres,” terang Said.

Lalu sikap yang ketiga, PDIP memilih untuk fokus dalam pemenangan Pilkada 2024.

“Sebab, pilkada serentak ini memiliki makna penting sebagai bentuk pengabdian kader-kader PDI-P untuk mendapatkan kepercayaan rakyat."

“Apalagi, pilkada digelar serentak, sehingga kami harus memikirkan strategi terbaik untuk menyukseskan calon-calon yang kami usung dan dukung,” imbuh Said.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Rahmat Fajar Nugraha)(Kompas.com/Syakirun Ni'am/Inang Sh )