TRIBUNNEWS.COM - Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, memastikan pihaknya setiap hari akan menggelar demo menolak Revisi UU Pilkada.

Said Iqbal mengritik keras keputusan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat ambang batas Pilkada.

Ia menilai, Baleg DPR RI ketakutan melihat peluang Anies Baswedan memenangkan Pilkada Jakarta mendatang.

Hal itu diungkapkannya dalam tayangan Kompas TV, Rabu (21/8/2024).

"Penakut Baleg itu, ngapain dia ngurusin tafsir keputusan MK. Kalau memang berani ikuti saja putusan MK, kan nanti yang memilih rakyat," ucap Said.

"Mereka ketakutan kalah. Ini kalau enggak ada kasus Anies, ini akan lancar-lancar aja. Mereka takut sekali dengan kemenangan Anies."

Said mengatakan, keputusan Baleg DPR ini merupakan bentuk penjegalan terhadap Anies.

Ia menyatakan, Baleg DPR secara terang-terangan telah membajak demokrasi yang seharusnya ada di tangan rakyat.

"Berbagai cara menjegal seseorang yang dipilih oleh rakyat, tapi partai politik tidak menginginkan orang ini. Ini kan demokrasi yang dibajak, penakut," ucap Said.

"Kalau memang Anda mengagungkan demokrasi, tertinggi itu suara rakyat, hukum tertinggi itu keadilan, dan bahasa tertinggi dalam demokrasi itu adalah memilih dan dipilih."

"Di sinilah MK menggunakan hati nuraninya. Apa yang salah kalau dia ditunggangi, mau dijadikan alat untuk kebenaran, apa yang salah?" sambungnya.

Baca juga: Jokowi Anggap Biasa soal Baleg DPR Tolak Putusan MK: Itu Proses Konstitusional

Said kemudian menyinggung partai-partai besar yang diduga menunggangi Baleg DPR untuk menganulir putusan MK.

Ia menantang partai-partai besar tersebut untuk bertarung secara sehat di Pilkada 2024.

"Kalau memang kamu berani para partai politik yang merasa besar, yang merasa menguasai negeri ini bisa diatur dengan kekuatan mereka dan kekuatan uang, kenapa takut? Mari kita bertarung," jelas Said.

Sebagai presiden Partai Buruh, Said mengaku gerah melihat aksi Baleg DPR.

Karena itu, ia memastikan, Buruh akan melawan DPR RI dan menggelar demonstrasi menolak RUU Pilkada.

"Kenapa kita diam? No. Meskipun kita partai kecil, partai baru kami terusik dengan sistem Pemilu, sistem demokrasi yang seolah mereka kuasai," ujarnya.

"Kita harus lawan itu. Kalau mereka mencoba melawan rasa keadilan yang telah didapatkan di MK yang secara konstruksi konstitusi dibenarkan, mereka akan berhadapan dengan rakyat."

"Kita akan demo terus setiap hari sampai kekuatan itu menjadi besar, sampai mereka sadar bahwa mereka enggak ada apa-apanya," tukas Said.

Buruh Demo Besar-besaran di DPR RI

Sebanyak 3.286 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan Gedung MPR/DPR hingga kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Kamis (22/8/2024).

Personel gabungan ini dikerahkan seiring dengan aksi demo penolakan Revisi UU Pilkada yang dicanangkan DPR RI.

Said Iqbal menyebut, Partai Buruh akan melakukan demo besar-besaran selama dua hari, yakni pada Kamis (22/8/2024) dan Jumat (23/8/2024).

Untuk hari Kamis, demo bakal dilakukan di kawasan Gedung DPR RI. Sementara pada Jumat, demo direncanakan berlangsung di Kantor KPU RI.

Baca juga: 3.286 Aparat Gabungan Amankan Demo Tolak Revisi UU Pilkada di DPR dan Patung Kuda Hari Ini

Ada dua tuntutan aksi yang bakal dibawa turun ke jalan oleh Partai Buruh:

”Mendesak DPR RI untuk tidak melawan dan mengubah Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024,” sebagaimana isi lampiran instruksi Partai Buruh Nomor 158/ORG/EXCO-P/IX/2024 yang diterima Tribunnews, Rabu (21/8/2024).

Sedangkan, tuntutan kedua adalah mendesak KPU paling lambat tanggal 23 Agustus mendatang sudah mengeluarkan Peraturan KPU sesuai Putusan MK Nomor 60.

Said mengeklaim, akan ada 2.000 orang yang menggeruduk Gedung DPR RI.

Di antara 2.000 demonstran, akan ada 11 Inisiator Partai Buruh serta seluruh pengurus Executive Committee (Exco) Partai Buruh dan anggota.

BEM SI Siap Turun ke Jalan

Selain Partai Buruh, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar aksi turun ke jalan untuk menuntut DPR tidak menganulir putusan MK terkait Pilkada.

Hal itu disampaikan Koordinator Isu Reformasi Hukum dan HAM BEM SI, Fawwaz Ihza.

"Saat ini setiap kampus sedang konsolidasi intrakampus. Beberapa konsolidasi di daerah. Outpunya turun aksi. Full pasukan di Jakarta," ujarnya kepada Tribunnews.com, Rabu (21/8/2024).

Menurutnya, dianulirnya putusan MK merupakan tindakan kurang ajar.

Ia menegaskan, putusan DPR ini menjadi wujud pengkhianatan terhadap konstitusi.

"Kami melihat bahwa ini merupakan tindakan kurang ajar. Para anggota dewan mengetahui bahwa tindakannya pada saat ini merupakan pengkhianatan dan pemberontakan terhadap konstitusi," jelasnya.

(Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Abdi Ryanda Shakti)