Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said, menyatakan bahwa sumber dari seluruh kerumitan yang dihadapi bangsa ini saat ini adalah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang semakin terang-terangan dilakukan oleh para elit kekuasaan.

“Praktik nepotisme yang telanjang meresahkan anak-anak muda yang tengah berjuang menjalani kehidupannya dengan susah payah. Sementara itu, sanak famili petinggi negara dengan mudahnya melenggang menabrak segala aturan untuk mencapai puncak-puncak posisi publik,” kata Sudirman Said kepada wartawan pada Kamis (22/8/2024).

Menurutnya, fenomena ini terlihat jelas di seluruh sektor, mencakup berbagai lapisan, dan terjadi di semua cabang pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Sudirman menambahkan bahwa praktik kolusi antar pihak yang saling menutupi kesalahan telah melumpuhkan mekanisme kontrol dan keseimbangan di pemerintahan.

Bahkan, lembaga seperti BPK dan KPK yang seharusnya menjaga integritas justru terseret dalam krisis yang sama.

“Kolusi telah merusak sistem pengawasan antar lembaga, sementara nepotisme semakin marak, bahkan dipertontonkan secara terang-terangan oleh pimpinan tertinggi negara,” kata Sudirman.

Lebih lanjut, Sudirman mengkritik kebijakan pimpinan negara yang dinilai memaksakan kehendak pribadi dengan menempatkan anggota keluarga di posisi publik tanpa mempertimbangkan kualifikasi dan prosedur yang layak.

Menurutnya, kondisi ini memicu krisis multi-dimensi, mulai dari krisis tata negara hingga krisis demokrasi.

Jika situasi ini terus berlanjut tanpa penanganan bijaksana, Sudirman memperingatkan bahwa krisis politik yang lebih besar bisa terjadi, terlebih jika digabungkan dengan krisis ekonomi yang juga sedang mengancam.

“Desain tata negara kita telah menempatkan semua lembaga negara setara. Tidak ada lembaga yang lebih tinggi, sehingga lembaga tinggi negara ini seharusnya bisa menjadi penengah dalam krisis. Seharusnya, Presiden sebagai Kepala Negara dapat bertindak sebagai penengah yang adil dan bebas dari kepentingan subjektif,” ucap Sudirman.

Sudirman menegaskan bahwa solusi dari krisis ini hanya bisa terjadi jika Presiden bersedia menjadi penengah yang netral dan kredibel.

Baca juga: Sikapi Dinamika Pilkada, Menkominfo Pastikan Pemerintah Akan Taat dan Patuh Pada Aturan Berlaku

Ia juga menyerukan agar orang-orang terdekat Presiden mengingatkan secara serius bahaya KKN yang semakin mendorong bangsa pada risiko besar.

“Ada kewajiban moral orang-orang dekat Presiden untuk mengingatkan bahaya KKN bagi keselamatan negara. Jika kita ingin menyelamatkan negara ini, kita harus segera keluar dari wabah KKN jilid II,” pungkas Sudirman.