Fungsionaris DPP PKB sesuai surat mandat tersebut mencakup Syaikhul Islam sebagai Ketua DPP PKB, Malik Haramain sebagai Sekretaris DPP PKB, dan Unais Ali Hisyam sebagai Dewan Syura DPP PKB.

Hal ini diembuskan oleh sejumlah pendukung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). 

Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB, Lukman Edy, dipercaya mempersiapkan pelaksanaan muktamar dan menyusun kepanitiaan, baik Organizing Committee maupun Steering Committee.

Sementara itu, Sekretaris DPP PKB Malik Haramain menjelaskan Muktamar ke-6 PKB yang digelar di Bali dianggap tidak sah dan cacat secara hukum, atas dasar itu menurutnya perlu adanya muktamar tandingan.

Menurutnya, muktamar ini tidak sesuai dengan hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB pada 23 Juli 2024, yang mengamanatkan pelaksanaan muktamar dilakukan usai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Untuk selanjutnya surat mandat ini kita konsultasikan kepada PBNU. Karena PBNU lah yang mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa. Karena PBNU lah yang membentuk Partai Kebangkitan Bangsa," kata Malik dalam konferensi pers di Badung, Bali, Sabtu (24/5/2024) malam.

Mereka menginginkan PKB kembali pada AD/RT saat pertama kali dibentuk pada tahun 1998, saat para kiai dan ulama memiliki peran sentral dalam kepengurusan PKB.

Namun, AD/RT hasil Muktamar 2019 membuat peran kiai dan ulama dalam dewan syuro PKB hanya sebatas pengawas.

"Panel atau seruan moral PBNU yang meminta agar PKB dikembalikan kepada NU adalah untuk memulihkan peran, posisi, eksistensi para ulama, pada kiai, bisa kembali dipulihkan seperti awal berdirinya PKB tahun 1998," sebut Malik.

Pelaksanaan muktamar tandingan direncanakan berlangsung di Jakarta pada 2-3 September 2023.

(Tribunnews.com/Garudea Prabawati/Reza Deni) (Kompas.com/Yohanes Valdi Seriang Ginta)