TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Muktamar tandingan bakal digelar oleh eks Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lukman Edy.

Muktamar tersebut rencananya bakal digelar di Jakarta pada 2-3 September 2024 mendatang.

Wacana Muktamar PKB Tandingan itu mencuat setelah Muktamar di Nusa Dua Convention Hall Bali pada Minggu (25/8/2024) menetapkan Muhaimin Iskandar terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk periode 2024-2029.

Sekretaris DPP PKB, Abdul Malik Haramain menyampaikan, jika pelaksanaan Muktamar Bali dilakukan secara tertutup dan menyalahi prinsip kaidah demokrasi.

Baca juga: Cak Imin Sebut PKB Sempat Ingin Digembosi Teman Sendiri

"Muktamar PKB dapat mengganggu stabilitas keamanan, ketenangan masyarakat dan wisatawan di seluruh Bali," kata Malik.

Malik mengatakan pengumpulan surat dukungan DPC PKB terhadap Cak Imin untuk menjabat kembali sebagai Ketua Umum PKB tidak berjalan murni karena diduga ada ancaman pemecatan struktural di balik hal tersebut.

Karena itulah, Malik menilai Muktamar ke-VI PKB yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center itu dianggap sesat, tidak demokratis, dan hanya meneguhkan kepentingan syahwat politik Cak Imin.

"Mempertimbangkan keputusan tim panel dan seruan PBNU untuk tidak menyelenggarakan Muktamar di Bali, maka atas nama DPP kami menyelenggarakan muktamar pada 2-3 September 2024 di Jakarta," ujarnya.

Dalam pelaksanaannya itu, eks Sekjen PKB Lukman Edy ditunjuk untuk mempersiapkan muktamar tandingan itu.

"Menunjuk saudara Lukman Edy untuk mempersiapkan pelaksanaan muktamar dan melengkapi susunan kepanitiaan baik organizing comitte maupun steering committee," ujar Malik.

Baca juga: Maruf Amin Sebut Penunjukkan Dewan Syuro PKB Dorongan Kiai: Sebenarnya Saya Mau Urus Santri Saja

Malik mengatakan alasan lain pihaknya menggelar muktamar tandingan ini. Di antaranya, ada beberapa tokoh senior yang dipecat secara sepihak selama kepemimpinan Cak Imin.

Kemudian, peran kiai dan ulama dalam tubuh partai juga semakin tersisihkan dengan hanya menjadi pengawas. Sehingga, tidak ada lagi yang dapat mengoreksi kepemimpinan Cak Imin.

"Ada beberapa pemecatan terhadap tokoh-tokoh yang menjadi tokoh pendiri PKB, jadi Ketum PBNU Kyai Yahya Cholil Staquf dipecat diberhentikan dari keanggotaan padahal beliau itu masih anggota PKB meskipun ketua umum dia tetap menjadi anggota PKB bukan pengurus," kata dia.

"Kemudian Gus Yaqut Cholil Qumas kemudian Pak Lukman Edi mantan sekjen ada Abdul Kadir yang juga diberhentikan atau dipecat dari kepengurusan tanpa melalui permusyawaratan tanpa melalui rembug dengan dewan syuro," sambungnya.

Sebelumnya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin resmi menerima permintaan 38 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk menjadi Ketua Umum PKB.

"Saya menerima permintaan sahabat-sahabat semua untuk menjadi ketua umum PKB yang baru," kata Cak Imin.

Setelah menerima permintaan tersebut, Cak Imin pun ditetapkan sebagai Ketum PKB oleh pimpinan sidang pleno.

"Untuk memberikan mandat kepada Abdul Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum DPP PKB masa bakti 2024 2009 sekaligus mandatoris tunggal muktamar PKB 2024. Apakah dapat disetujui?" kata Pimpinan Rapat Pleno IV Muktamar PKB Jazilul Fawaid yang disambut teriakan setuju oleh para peserta muktamar.

Setelah itu, dalam sidang pleno tersebut juga disepakati bahwa Ketua Dewan Syuro PKB jatuh kepada KH Ma'ruf Amin.

"Saya selaku pimpinan sidang, apakah seluruh peserta muctamirin menyetujui Kiai Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syuro DPP PKB?" tanya Jazilul yang disambut teriakan setuju para muktamirin.

Reaksi Cak Imin

Merespons adanya rencana muktamar PKB tandingan, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar mengaku cuek. Menurutnya hal tersebut sebagai sebuah rencana yang tidak jelas.

"Enggak kita anggap, orang enggak jelas gitu kok," kata Cak Imin.

Ketika ditanyakan apa ada antisipasi dari PKB kubu Cak Imin terkait rencana Muktamar Tandingan, Wakil Ketua DPR ini menyebut hal tersebut tidak perlu.

"Antisipasi apa lha wong enggak jelas gitu kok," ujarnya.

Menurut Cak Imin, Muktamar tandingan yang disebut-sebut bakal digelar di Jakarta adalah kegiatan liar dan tidak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

"Itu (muktamar tandingan) liar tidak ada aturan hukum di Indonesia yang memberikan keleluasaan kepada orang-orang yang enggak jelas dari mana," ujar Cak Imin.

Eks Menakertrans tersebut juga sempat bercerita mengenai dinamika yang terjadi selama pelaksanaan Muktamar PKB di Bali.

Kata dia ada segelintir preman memakai baju PKB yang berusaha untuk masuk area Muktamar PKB ke-VI.

"Pakai baju PKB, merangsek mau mengganggu Muktamar ini. Bukan kami yang mengadang, tetapi pecalang-pecalang Bali. Pecalang-pecalang Bali itu keamanan masyarakat yang tak pernah ingin ada geger-geger di Bali. Alhamdulillah diatasi dengan amat sangat cepat," ujar Cak Imin.

Cak Imin pun meminta kepada mereka untuk datang baik-baik dan jangan jadi kader Nahdlatul Ulama (NU) yang pengecut.

"Kalau kalian orang baik, jadilah manusia yang gentle, tunjukkan muka kalian. Kalau kalian kader NU, jangan jadi kader NU yang pengecut!" kata dia.

Dia juga menegaskan posisinya saat ini sebagai Ketua Umum PKB yang sah.

"Saya ingin sampaikan, tidak ada kader NU yang sesungguhnya yang pengecut! Mengirim preman. Alhamdulillah terima kasih kepada raja-raja puri Bali yang telah membantu, mengamankan proses Muktamar yang konstitusional ini," ujar Cak Imin.

"Saya ingin sampaikan PKB adalah kekuatan yang dijaga oleh konstitusi negara. Yang mengganggu PKB berarti mengganggu konstitusi Indonesia, yang merusak independensi PKB berhadapan dengan institusi negara," tandasnya.(Tribun Network/den/riz/wly)