"Seharusnya dia menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini-begini, biayanya dari sini, dan seterusnya," ujar Mahfud, dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Selasa (3/9/2024).

Menurut Mahfud, seorang anak pejabat publik harus berani terbuka.

Terlebih apabila berhubungan dengan keuangan dan kekayaan.

"Ini kan penting, publik harus tahu karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka gitu," jelas Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud meminta institusi terkait untuk segera ikut menjelaskan mengenai apa yang tengah terjadi sebenarnya.

"Direktorat Jenderal Pajak diam juga ya? Pajak, Bea Cukai. Pokoknya institusi yang terkait harus menjelaskan," ujar Mahfud.

Soal Tanggung Jawab Moral

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menilai Kaesang memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan klarifikasi.

Apalagi, Kaesang bagian dari keluarga Jokowi.

ICW tak menampik bahwa Kaesang memang tidak punya kewajiban secara hukum untuk melaporkan segala penerimaan fasilitas yang diperolehnya ke KPK.

Namun, menurut ICW, kasus ini perlu dipandang sebagai modus dari pihak swasta yang mungkin mencoba memberikan gratifikasi kepada pejabat negara melalui keluarganya.

"Apalagi Kaesang merupakan anak seorang presiden dan adik wakil presiden terpilih, sehingga agar tidak menjadi spekulasi yang semakin berkembang, Kaesang punya tanggung jawab moral untuk menjaga nama baik keluarganya," kata Peneliti ICW Diky Anandya, Senin (2/9/2024).

Kaesang juga punya kewajiban yang sama untuk mengklarifikasi, seperti anak pejabat lain.

Diky pun meminta KPK untuk tak ragu meminta klarifikasi kepada Kaesang terkait hal ini. 

"ICW mendorong agar KPK melakukan upaya klarifikasi terhadap yang bersangkutan," kata Diky.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Reynas Abdila/Milani Resti Dilanggi)