Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (P) TB Hasanuddin, angkat bicara terkait instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Panglima TNI untuk membentuk Angkatan Siber sebagai matra keempat, dalam hal ini angkatan siber.

"Ini perlu diluruskan ya. Konsep awal sebetulnya bukan matra karena syarat matra salah satunya kan harus punya alutsista. Kalau siber jadi matra ada kesan berdiri sendiri," kata anggota fraksi PDI Perjuangan ini kepada wartawan, Kamis (5/9/2024).

Baca juga: Hadapi Pilkada 2024, Panglima TNI Anggap Semua Wilayah Miliki Tingkat Kerawanan yang Sama

Hasanuddin mengatakan, jika memang urgen, bisa dibuat sebuah lembaga/unit, namun tetap di bawah Mabes TNI yang mengurusi pertahanan dan intelijen siber.

Namun, kata dia, syarat utamanya harus diisi personel yang mumpuni dan infrastrukturnya harus modern dan canggih.

"Perkembangan teknologi sangat pesat dan butuh proses adaptasi yang cepat juga dari sisi SDM, infrastruktur, dan organisasi," ujar dia.

Selain itu, kata Hasanuddin, dari sisi regulasi, harus ada penyesuaian melalui amandemen UU TNI.

Dalam UU TNI Pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

"Kalau ingin menambah matra/angkatan baru, ubah dulu aturannya," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, untuk membentuk angkatan siber.

Hal itu diungkapkan Panglima TNI, usai menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Baca juga: Panglima TNI dan Kapolri Minta Personelnya Humanis saat Pengamanan Paus Fransiskus dan ISF 2024

"Saya sudah diperintahkan oleh pak presiden untuk, kemarin juga dari MPR waktu pidato untuk membuat angkatan siber," ungkapnya.

Agus menjelaskan, angkatan siber di TNI akan banyak diisi oleh masyarakat sipil atau aparatur sipil negara.

Sehingga TNI akan fokus merekrut personel yang memiliki kemampuan teknologi dan informasi.

"Memang kalau siber itu kan beda dengan satuan-satuan lain," ucapnya.

"Kita harus rekrut dari anak-anak yang keluaran sekolah SMA atau dari universitas," imbuhnya.

Adapun matra siber sempat disinggung Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Bamsoet itu, pada Sidang Tahunan MPR RI, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Bamsoet menyoroti era baru di mana operasi militer dapat dikendalikan dari jarak jauh.

"Kita telah sama-sama mengetahui, dunia sudah memasuki era internet of military things/internet of battle-field things, di mana operasi militer semakin dapat dikendalikan dari jarak yang sangat jauh, dengan lebih cepat, tepat, dan akurat," ujar Bamsoet.

Sebab itu, menurutnya saat ini Indonesia harus segera membentuk Matra ke-4 TNI, yakni Angkatan Siber.

"Kehadirannya untuk memperkuat tiga matra yang sudah ada, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara," ujarnya.

Pembentukan Angkatan Siber ini, kata Bamsoet, penting, mengingat posisi Geopolitik Indonesia sangat rawan.

Sebab berhadapan langsung dengan trisula negara persemakmuran Inggris: Malaysia, Singapura, dan Australia, yang tergabung dalam Five Power Defence Arrangement (FFDA) bersama Selandia Baru dan Britania Raya.

"Dan di sisi lain, juga berada dalam arena pertarungan geopolitik Rusia, Tiongkok, dan Amerika," pungkas Bamsoet.