Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

25 Contoh Soal TWK CPNS 2024 Beserta Kunci Jawabannya sebagai Bahan Belajar

Contoh soal materi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam SKD CPNS 2024 beserta kunci jawabannya sebagai bahan belajar di rumah.

Penulis: Sri Juliati
Editor: Nanda Lusiana Saputri
zoom-in 25 Contoh Soal TWK CPNS 2024 Beserta Kunci Jawabannya sebagai Bahan Belajar
Kolase Tribunnews.com/Canva
Contoh soal materi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam SKD CPNS 2024 beserta kunci jawabannya sebagai bahan belajar di rumah. 

12. Secara umum, tujuan bela negara adalah untuk mewujudkan sikap dan perilaku yang mendukung sistem pertahanan negara. Salah satu nilai utama dalam bela negara adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Bagaimana kesadaran ini seharusnya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari?

A. Aktif mengikuti kegiatan sosial di lingkungan sekitar untuk membangun koneksi yang kuat dengan kelompok tertentu.
B. Menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar suku, agama, ras, dan golongan di setiap kesempatan.
C. Mengutamakan kepentingan nasional dalam setiap keputusan yang diambil, meskipun terkadang mengorbankan kepentingan individu atau kelompok.
D. Menunjukkan semangat nasionalisme dengan mengikuti berbagai acara formal yang diselenggarakan oleh pemerintah dan organisasi.
E. Mengkritisi kebijakan pemerintah yang dirasa tidak sesuai dengan kepentingan kelompol tertentu sebagai bentuk kepedulian terhadap bangsa.

Jawaban: B. Menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar suku, agama, ras, dan golongan di setiap kesempatan.

13. Dalam konteks penerapan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, berikut adalah pernyataan yang paling tepat mengenai masyarakat Indonesia dalam mengelola keberagaman....

A. Masyarakat Indonesia harus menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya sebagai elemen yang memperkaya kehidupan sosial tanpa mengubah norma dan tradisi lokal.
B. Masyarakat Indonesia harus menyamakan semua aspek kehidupan sosial dan budaya untuk mencapai persatuan yang homogen tanpa memandang perbedaan yang ada.
C. Masyarakat Indonesia harus mengintegrasikan perbedaan suku, agama, dan budaya dalam satu identitas nasional sambil mempertahankan keberagaman sebagai nilai yang dibanggakan.
D. Masyarakat Indonesia harus menciptakan kebijakan yang menyeimbangkan antara penghargaan terhadap perbedaan dan upaya untuk tuk menyamakan stand standar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
E. Masyarakat Indonesia harus memastikan bahwa semua kelompok memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa memandang latar belakang suku, agama, dan budaya, sehingga menghindari perbedaan yang dapat memecah belah persatuan.

Jawaban: C. Masyarakat Indonesia harus mengintegrasikan perbedaan suku, agama, dan budaya dalam satu identitas nasional sambil mempertahankan keberagaman sebagai nilai yang dibanggakan.

14. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memainkan peran penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimana Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa?
A. Mendorong masyarakat untuk menghargai keberagaman budaya.
B. Menjadi pedoman dalam pembuatan undang-undang yang adil.
C. Membentuk identitas nasional yang kuat dan bersatu.
D. Menyediakan kerangka moral untuk perilaku warga negara.
E. Mengarahkan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Jawaban: C. Membentuk identitas nasional yang kuat dan bersatu.

15. Banyak korban musibah longsor yang terjadi di Indonesia mendorong kita untuk bersatu dan saling menolong. Apa dampak sosial utama jika kita tidak membantu korban bencana tersebut?

A. Menurunnya semangat gotong-royong dalam masyarakat.
B. Korban longsor akan kesulitan mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan.
C. Menurunnya rasa kemanusiaan dalam masyarakat.
D. Meningkatkan ketegangan sosial di masyarakat.
E. Menurunnya rasa kepedulian terhadap sesama.

Jawaban: C. Menurunnya rasa kemanusiaan dalam masyarakat.

BERITA REKOMENDASI

16. Bagaimana hubungan antara Presiden dan DPR dalam mekanisme pemberian amnesti dan abolisi?

A. Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan persetujuan DPR.
B. Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR.
C. Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan persetujuan Mahkamah Agung.
D. Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan Komisi Yudisial.
E. Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan persetujuan Kementerian Hukum dan HAM.

Jawaban: B. Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR.

17. Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan dari suatu lembaga negara. Dalam konteks era sekarang, bagaimana mekanisme ini berperan dalam menjaga keadilan dan hukum di Indonesia?

A. Pertimbangan Mahkamah Agung memastikan bahwa keputusan amnesti dan abolisi sesuai dengan hukum.
B. Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian amnesti dan abolisi.
C. Pertimbangan Komisi Yudisial memastikan integritas dan profesionalisme hakim dalam kasus amnesti dan abolisi.
D. Pertimbangan Kementerian Hukum dan HAM memastikan bahwa keputusan amnesti dan abolisi sejalan dengan kebijakan penegakan hukum.
E. Pertimbangan Kejaksaan Agung memastikan bahwa keputusan amnesti dan abolisi tidak mengganggu proses peradilan yang sedang berjalan.

Jawaban: B. Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian amnesti dan abolisi.

18. Dalam konteks Sistem Integritas Nasional, pendekatan yang paling ideal dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia adalah...

A. Menghukum para pelaku korupsi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku untuk memberikan efek jera.
B. Membangun sistem pencegahan korupsi yang efisien dan efektif di seluruh lini pemerintahan.
C. Memastikan tujuan pembangunan nasional tercapai dengan meminimalkan praktik korupsi.
D. Mendorong kerjasama internasional dalam memerangi korupsi untuk memperkuat citra positif Indonesia.
E. Mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sebagai prinsip utama dalam pengelolaan negara.

Jawaban: B. Membangun sistem pencegahan korupsi yang efisien dan efektif di seluruh lini pemerintahan.

19. Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya telah menjadikan bangsa Indonesia ber-Pancasila dalam tiga prakara atau tiga asas, yaitu.

Halaman
1234
Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas