TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi III DPR RI, Hinca ‎Pandjaitan, mengatakan pengguna narkoba seharusnya diobati, bukan dihukum penjara.

Menurut dia, upaya itu dilakukan sebagai langkah pemenuhan acces to justice atau akses terhadap keadilan.

Akses terhadap keadilan adalah kemampuan seseorang untuk mencari dan mendapatkan penyelesaian masalah melalui lembaga peradilan formal atau informal.

"Saya ingin mengajak untuk melihat di hilirnya, untuk penegakan hukumnya acces justice,” kata Hinca.

Pernyataan itu disampaikan dalam seminar nasional bertajuk “Profesi Advokat: Tantangan dan Harapan dalam Menegakkan Access to Justice Demi Terciptanya Supremasi Hukum” DPN Peradi di Peradi Tower, Jakarta Timur Jumat, (13/9/2024).

Politisi Partai Demokrat berlatar belakang advokat itu meminta Peradi di bawah pimpinan Otto Hasibuan mendukung usulan membebaskan seluruh terpidana perkara pemakai narkoba yang tengah menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Hinca mengaku, andai menjadi presiden, ia akan menyampaikan kepada Menkumham, ingin mengampuni ‎seluruh pengguna narkoba yang tengah dihukum negara karena orang sakit harus diobati.

Selain itu, dia menyoroti kondisi over kapasitas di lapas.

Baca juga: Polisi Temukan Pelajar asal Indonesia Beli Narkoba di Jepang, Konjen RI di Osaka Tidak Membantah

Dia mengungkapkan hampir semua lapas di Indonesia sudah over kapasitas dan anggaran untuk biaya makan warga binaan sangat besar, yakni mencapai sekitar Rp2,4 triliun per tahun.

Belum lagi untuk biaya penyidikan, penuntutan, dan persidangan misalnya tiap tahap sebesar Rp10 juta. ‎Sementara pengguna hanya membeli paket narkoba yang harganya Rp150 ribu.

‎“Berapa uang negara habis untuk sesuatu yang sia-sia.‎ Lebih bagus uang Rp2,4 triliun itu kita pakai mengobati mereka. Ke Rindam-Rindam saja untuk dilatih dan diobati di situ sampai dia sehat kembali,” ujarnya.

Ketua Umum DPN Peradi, Otto Hasibuan menjelaskan, ‎seminar ini hasil kerja sama DPN Peradi dan Justitia Training Center. Ini merupakan bagian dari program pendidikan berkelanjutan untuk meningkatkan ilmu, pengetahuan, keahlian serta berbagai skill advokat.

“‎Advokat tidak bisa berhenti untuk belajar karena ilmu pengetahuan terus berkembang, advokat harus mengikuti perkembangan zaman,” ujarnya.

Baca juga: Keluarga Bongkar Fakta Baru Kasus 4 Bocah Bunuh Siswi SMP: CD Korban Dibakar hingga AA Derita Sakit

Otto mengungkapkan, seminar ini menghadirkan empat pembicara, yakni akademisi dan Pembina Justitia Training Center, Hikmahanto Juwana; anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan, Ketua Umum DPP Ikadin, Adardam Achyar; dan Wakil Ketua Bidang Kerja Sama Internasional DPN Peradi, Lia Alizia, dipandu moderator Waketum DPN Peradi, Happy SP.

Otto menjelaskan, selain seminar, DPN Peradi dan ‎Justitia Training Center juga menandatangani kerja sama untuk meningkatkan kemampuan atau kualitas advokat.

‎Sedangkan soal acces to justice, Otto menegaskan, Peradi tetap berkomitmen untuk dapat mewujudkannya bagi masyarakat walupun sebenarnya ini merupakan tugas negara.

“Yang membela pencari keadilan ‎itu posisinya diambil oleh advokat. Karena itu, advokat harus pintar dan jujur,” katanya.

Ia menegaskan, jika advokat tidak pintar dan jujur, pencari keadilan akan mengalami kerugian. Misalnya, perkara yang harusnya menang malah kalah karena ‎ketidakpintaran advokat.

“Karena itu, perlu terus pendidikan berkelanjutan untuk meng-upgrade kemampuan diri advokat,” ucapnya.

‎Sementara itu, Presiden Direktur Justitia Training Center, Adriansyah Tiawarman K menyampaikan, peserta seminar ini mencapai 1.200 orang secara daring dan 100 orang secara luring.

Baca juga: Kursi Arsjad Rasjid sebagai Ketum Kadin Digoyang, Munaslub Disebut Bakal Digelar Hari Ini

Sejumlah pengurus teras DPN Peradi hadir dalam acara ini, di antaranya R Dwiyanto Prihartono, Hermansyah Dulaemi, Nyana Wangsa, dan petinggi lainnya serta tamu undangan dari berbagai instansi.