Kepemimpinan Mardiono Dituding Mengalami Disorientasi, Umrah Jadi Alat untuk Ambil Hati Pengurus?
Adapun tudingan kepemimpinan Mardiono sudah mengalami disorientasi diungkapkan oleh Wakil Ketua DPW PPP Jawa Tengah Ulwan Hakim.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Muhammad Zulfikar
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah anggap PPP di bawah kepemimpinan Mardiono sudah mengalami disorientasi.
Hal itu ditengarai dengan tidak adanya arah kebijakan dari DPP PPP dalam Pileg, Pilpres hingga Pilkada 2024.
Baca juga: PPP Jateng Sebut Kepemimpinan Mardiono Alami Disorientasi, Singgung Tak Ada Arahan Jelang Pilkada
Menanggapi hal itu, juru bicara Plt Ketua Umum DPP PPP Mardiono, Imam Priyono, menyayangkan pernyataan wakil sekretaris DPW PPP Jawa Tengah yang menyebut adanya disorientasi dari kepemimpinan Mardiono.
"Kami menyayangkan pernyataan kontraproduktif dari wakil sekretaris DPW PPP Jawa Tengah, di tengah upaya konsolidatif untuk memenangkan salah satu kader terbaik kami Gus Taj Yasin Maimoen mendampingi Bapak Muhammad Lutfi terus dilakukan, bahkan Plt Ketum PPP Pak Mardiono turun langsung," kata Imam saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (14/9/2024).
Baca juga: PPP: Zaken Kabinet Sudah Ada Sejak Zaman Soekarno
Pernyataan kontraproduktif seputar disorientasi Plt Ketum PPP dalam mengawal pemenangan pilkada 2024 muncul sejak keberangkatan Ibadah umrah sejumlah pengurus harian DPP PPP ke tanah suci beberapa waktu lalu.
Imam menjelaskan bahwa keberangkatan pengurus harian DPP PPP ke tanah suci, sudah direncanakan sejak jauh hari sebagai bentuk apresiasi pimpinan atas kerja keras jajaran pengurus harian DPP PPP dan sekretariat DPP PPP.
"Perlu diketahui bahwa untuk tetap fokus Pemenangan Pilkada, Pengurus Harian DPP PPP yang berkontestasi di Pilkada justru diminta oleh Plt Ketum untuk menunda keberangkatan umrahnya hingga awal Desember mendatang, Pak Mardiono bahkan turun konsolidasi ke seluruh daerah di Indonesia untuk mengawal upaya pemenangan baik di tingkat Gubernur maupun Bupati dan Walikota," ujar Imam.
Baca juga: Mardiono Dinilai Gagal, Pengurus Daerah Minta Muktamar PPP Digelar Lebih Cepat
Imam menambahkan, setidaknya dalam kontestasi Pilkada 2024 ini, ada 100 daerah baik tingkatan Propinsi dan Kabupaten/ Kota yang dikawal langsung upaya pemenangannya oleh Plt. Ketua Umum DPP PPP Muhammad Mardiono.
Imam berharap seluruh pihak berfokus pada upaya konsolidasi pemenangan agar Kader maupun calon Kepala Daerah yang diusung oleh Partai Ka’bah dapat memenangkan kontestasi Pilkada serentak 2024 ini.
Adapun tudingan kepemimpinan Mardiono sudah mengalami disorientasi diungkapkan oleh Wakil Ketua DPW PPP Jawa Tengah Ulwan Hakim.
“DPP PPP di bawah kepemimpinan Mardiono sepertinya sudah mengalami disorientasi. Itu bisa kita lihat dari ketidak mampuannya dalam mengelola manajemen organisasi politik yang mengakibatkan PPP tidak lolos PT," kata Ulwan, Senin (9/9/2024).
“Saya juga melihat dalam penanganan Pilkada kali ini, tidak ada barometer yang jelas terhadap pola pengusungan maupun pemenangan kader PPP yang maju Pilkada," sambung dia.
Ulwan juga menilai Mardiono tidak mengerti skala prioritas dalam menentukan program dan kebijakan partai, tidak peka dan tidak sensitif terhadap situasi dan keadaan.
“Disaat PPP tidak lolos PT dan butuh penguatan konsolidasi struktur jelang Pilkada serentak 2024 malah Mardiono memberangkatkan sebagian pengurusnya pergi Umrah. Umrah jangan dijadikan alat untuk mengambil hati para pengurus agar lupa terhadap janji wajibnya," ujarnya.
“Menjanjikan PPP Lolos PT, gagal begitu diumumkan hasil pleno KPU, janji melalui Gugatan MK pertama tidak terbukti, menjanjikan Lolos melalui Gugatan MK diberlakukannya PT 0 persen tahun ini tidak terbukti, semuanya tidak terbukti," terangnya.
Baca juga: Mardiono Ungkap Alasan PPP Beri Dukungan untuk Paslon Andra Soni-Dimyati di Pilgub Banten
Dia pun meminta agar Para Pimpinan Majelis DPP PPP segera bertindak tegas.
“Ingat Mardiono hanya Pelaksana Tugas, Plt hanya penugasan, jadi bisa dicabut sewaktu-waktu, tidak perlu menunggu habis masa bakti, apalagi sudah jelas PPP gagal lolos ke Senayan," jelas Ulwan. (*)