Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDIP Puan Maharani buka suara soal isu partainya, mendapat jatah menteri pada pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Ketua DPR RI itu meminta semua pihak untuk menunggu.

"Apakah akan menempatkan salah satu kader atau tidak, kita tunggu saja," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9/2024).

Lebih lanjut, Puan menyebut belum ada pembahasan terkait apakah PDIP akan bergabung dengan pemerintahan mendatang.

Sebab, lanjut Puan, PDIP masih fokus persiapan pelantikan anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029, pada 1 Oktober 2024.

"Kami belum bicara terkait dengan masalah Kabinet, karena kami masih fokus dengan pelantikan tanggal 1 Oktober, pelantikan anggota DPR tanggal 1 Oktober," ucapnya.

Namun demikian, Puan mengungkapkan PDIP berkomunikasi intensif dengan pihak presiden terpilih.

"Untuk pertemuan dengan Pak Prabowo, seperti yang sudah disampaikan, tetap dalam komunikasi yang intensif," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menyebut, wacana pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih, ditunggu-tunggu oleh masyarakat.

Dia menyebut pertemuan kedua tokoh bangsa itu segera terwujud.

"Kita semua berharap kedua pemimpin bangsa ini bisa secepatnya bertemu. Kita semua menunggu, masyarakat menunggu, baik Ibu Megawati maupun presiden terpilih insyaallah secepatnya akan bertemu," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Lebih lanjut, Said meminta wacana pertemuan Megawati dan Prabowo tak dikaitkan dengan pembagian kekuasaan, alias bagi-bagi jatah menteri.

Ketua Banggar DPR RI itu menegaskan, tidak ada politik transaksional di balik pertemuan Megawati dan Prabowo.

"Itu sih masalahnya, seakan-akan kalau pemimpin bangsa bertemu langsung bagi-bagi kekuasaan, pertemuan itu pertemuan transaksional, itu yang tidak baik bagi kita semua," ucapnya.

Baca juga: Jika Megawati Putuskan PDIP Gabung Pemerintah, Pengamat: Checks and Balances Haqqul Yakin Wassalam

"Kami diminta publik agar partai politik tidak transaksional. Tapi, begitu pemimpin akan bertemu, pertanyaannya langsung, apakah ini bagian dari bagi-bagi kursi?" pungkasnya.