“Hampir 11 juta, kalau tidak salah 10,7 juta itu menunggu antrean Pak Menteri. Yang dilaksanakan sejak 10 tahun hanya 200 ribu unit. Ada setiap tahun 800 ribu, terus sampai sekarang hampir 11 juta keluarga menunggu rumah layak huni,” kata Hashim.

Kebutuhan pembangunan jutaan hunian ini disebut karena adanya backlog perumahan atau kesenjangan jumlah rumah yang terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat. Saat ini ada hampir 11 juta keluarga menunggu rumah layak huni. 

Angka itu membengkak lantaran sejak 10 tahun lalu, pembangunan unit rumah rakyat hanya berjalan 200 ribu unit, dari kebutuhan 1 juta unit. Kekurangan 800 ribu unit hunian itu menumpuk setiap tahun berjalan, hingga angkanya kini menjadi 11 juta unit.

Di sisi lain, ada 27 juta rumah yang dianggap pemerintah tidak layak huni. Sehingga kebutuhan rumah layak huni bagi rakyat, secara total menjadi 37 juta unit.

Apalagi perumahan tidak layak huni dinilai berkontribusi pada penyakit yang dialami masyarakat dan stunting pada anak-anak. Sebab kata Hashim, stunting bukan saja terjadi akibat kekurangan gizi, tapi juga ketidakmampuan rakyat mengakses air bersih, listrik yang memadai, atau hidup di lingkungan yang tidak sehat.

“Ini bisa berakibat kepada anak-anak dengan stunting. Karena stunting bukan hanya masalah gizi, tapi masalah lingkungan juga. Kalau anak-anak kecil kita minum air kotor dengan bakteri, dengan virus dan sebagainya, bisa mengakibatkan diare dan sebagainya. Nah Pak Prabowo sudah putuskan program besar,” jelas dia.