TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebuah acara diskusi yang dihadiri sejumlah tokoh nasional tiba-tiba dibubarkan kelompok orang tak dikenal (OTK).

Peristiwa tersebut terjadi di Hotel Grand Kemang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Sabtu (28/9/2024) lalu.

Terkait kasus pembubaran itu, eksponen gerakan mahasiswa 1998, Haris Rusly Moti menilai pembubaran paksa diskusi yang diselenggarakan oleh Forum Tanah Air adalah upaya serius kelompok "residu Pilpres" diduga merekayasa persepsi seakan-akan keadaan Indonesia tidak normal, gaduh dan anti demokrasi. 

"Saya menduga kelompok "residu Pilpres" yang bermain merekayasa situasi gaduh itu bisa saja bergandengan dengan kepentingan geopolitik yang tidak sejalah dengan presiden terpilih Prabowo," kata Haris kepada wartawan, Senin (30/9/2024).

Haris menuturkan, apalagi kabarnya diskusi tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan para diaspora Indonesia dari berbagai negara, dapat dianalisa para pelaku dan dalangnya berharap, melalui jempol para diaspora dari berbagai negara itu, "aksi premanisme" itu viral dan menjadi perhatian nitizen di lima benua. 

"Menurut saya ada tangan gelap yang terus bekerja untuk merekayasa persepsi negatif secara berkelanjutan ke arah pemerintahan saat ini dan pemerintahan berikutnya sebagai pemerintahan yang anti demokrasi, pemerintahan yang memakai cara cara preman dalam menyikapi perbedaan," katanya.

Masih kata Haris, setelah gagal mengadudomba Prabowo dengan Jokowi dan Gibran melalui rumor dan intrik terkait akun fufufafa, isu matahari kembar dalam pemerintahan Prabowo hingga berita palsu apel pasukan berani mati Jokowi, nampaknya mulai ada rekayasa peristiwa premanisme sebagai upaya lanjutan untuk membentuk persepsi negatif.

Menurutnya, narasi yang bakal digoreng bisa sangat tendesius dan menyudutkan seakan akan Pemerintahan Prabowo-Gibran yang Insya Allah akan dilantikan pada 20 Oktober 2024 adalah pemerintahan yang anti-kritik, anti-dialog, anti-demokrasi. 

"Saya mencurigai ada upaya terus menerus untuk menciptakan suasana gaduh untuk mengganggu stabilitas politik nasional dalam menyambut pelantikan Presiden 20 Oktober 2024 serta Pilkada langsung yang digelar bulan November 2024," ujarnya.

"Karena itu saya mendukung upaya pihak Kepolisian untuk mengungkap dan menindak tegas pelaku dan dalang di balik peristiwa pembubaran diskusi yang digelar Forum Cinta Tanah Air di Kemang tersebut," tegasnya.

Dikatakannya, dalam menyambut Pelantikan Presiden dan Wapres terpilih 2024, ia berharap para pemangku kepentingan, khususnya pihak keamanan dan penegak hukum,  dapat menciptakan "cooling system" untuk menjaga iklim politik yang kondusif dan demokratis.

Sekali lagi, dalam menyikapi aksi premanisme pembubaran diskusi tersebut, perlu pihaknya tekankan, walaupun dalam berbagai pidato Prabowo selalu menekankan pentingnya persatuan dan kebersamaan di dalam mengelola bangsa dan negara, itu tidak berarti Prabowo memaksakan semua komponen dan elemen harus satu pandangan dengan mengabaikan perbedaan pandangan yang ditakdirkan Tuhan menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan dunia.

"Pak Prabowo sangat menghormati perbedaan pandangan yang berkembang di tengah masyarakat, dan selalu mengedepankan dialog dalam mencapai sebuah kesepakatan minimum," katanya.

Dalam berbagai kesempatan, lanjut Haris, Prabowo, sebagaimana Bung Karno di era perjuangan kemerdekaan 1945, berjuang melalui berbagai sarana politik untuk meyakinkan seluruh elemen dan komponen bangsa agar bersatu padu mengelola negara.

Baca juga: Refly Harun Minta Polisi Ungkap Siapa Mastermind Aksi Pembubaran Paksa Diskusi di Kemang

"Karena memang betul, kunci utama tumbuhnya sebuah peradaban bangsa sangat terletak pada persatuan dan kerjasama antar unsur yang beragama di dalam sebuah bangsa. Peradaban bangsa runtuh diantaranya karena pertikaian antar unsur-unsur yang beragam yang hidup di dalam bangsa itu," ucapnya.