Pada tahun 2015, Christensen menegosiasikan penyerahan dan pelucutan senjata Din Minimi, seorang mantan militan GAM, dan 30 pengikutnya di timur Banda Aceh.

Pada tahun 2017, Christensen adalah manajer umum Pacta (Arsitektur, Perdamaian, dan Transformasi Konflik), sebuah organisasi perdamaian Finlandia yang didirikannya bersama. 

Christensen diundang untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian dan Rekonsiliasi Asia sebagai anggota pendiri. 

Lalu sejauh mana keterlibatan Juha Christensen dalam pembebasan Kapten Philip?

Berikut Tanggapan Sejumlah Tokoh

Dalam salinan dokumen bertajuk Proposal Proses Pembebasan Pilot asal New Zealand oleh TPNPB-OPM yang didapatkan Tribunnews.com, nama Juha Christensen tercantum di dalamnya.

Di dalam dokumen itu, hanya ada 12 pihak yang disebut sebagai tim fasilitator dalam proses pembebasan Kapten Philip.

Tribunnews.com mencoba melacak jejak Juha Christensen dalam proses pembebasan Philip yang disandera TPNPB-OPM sejak 7 Februari 2023.

Baca juga: Pilot Susi Air Philip Marthens Dibebaskan dari KKB Pimpinan Egianus Kogoya Tanpa Biaya Tebusan

Direktur Eksekutif Amnesty International yang namanya tercantum dalam salinan dokumen tersebut sebagai anggota tim fasilitator, Usman Hamid, mengatakan pernah mendengar soal keterlibatan Juha Christensen dalam negosiasi tersebut pada tahun lalu.

"Tahun lalu setahu kami dia ada pertemuan dengan wakil TPNPB di PNG (Papua New Guinea). Tapi ada juga lembaga lain dari Swiss yang bertemu dengan TPNPB di PNG," kata Usman saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (22/9/2024).

"Awal tahun sempat juga saya dengar dia ke Papua. Tapi belakangan saya tidak pernah dengar lagi. Namanya juga tidak ada di dalam proposal TPNPB," sambung dia.

Namun, menurut Usman, yang perlu menjadi catatan terkait kejadian penyanderaan tersebut adalah pemerintah dan pihak gerakan TPNPB OPM perlu memanfaatkan momen penting tersebut untuk mengakhiri konflik di Papua. 

Pembebasan Philip, kata dia, adalah sebuah pengingat bahwa konflik di Papua memberikan dampak yang sangat nyata terhadap hak asasi manusia.

Akan tetapi, bukan berarti tidak ada jalan penyelesaian. 

"Perkembangan penting ini juga menunjukkan pendekatan damai dan non-kekerasan sangat realistis dalam mengatasi konflik antara gerakan pro-kemerdekaan dan pihak berwenang Indonesia di wilayah yang masih banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia," kata Usman.

Menurutnya, momen pembebasan itu juga tidak boleh berdiri sendiri.