Pernyataan yang ia sampaikan itu adalah sebuah bentuk prinsip hukum yang menyatakan jika ganti rugi hukum atau ganti rugi yang adil kepada pihak yang dirugikan tersedia, tetapi tidak datang tepat waktu, maka secara efektif sama saja dengan tidak ada pemulihan sama sekali. 

Ia pun menganjurkan agar mogok massal yang dilakukan dengan mengambil masa cuti kerja dapat dikalkulasi dengan baik para hakim. 

“Jadi kalau mau yang cuti ini, hitung-hitung dengan teman-teman. Tiga orang majelis, satu saja yang cuti dengan semuanya,” katanya.

”Supaya perkara tetap ditangani. Jadi jangan ada yang terbengkalai. Tidak boleh ada yang tertunda,” ucapnya.  

Sebagai informasi, saat ini ribuan hakim se-Indonesia tengah melakukan aksi mogok kerja dari tanggal 7-11 September.

Mereka menuntut hak atas kesejahteraan, termasuk kenaikan gaji sebanyak 142 persen.

Dalam aksinya, para hakim berkumpul di Jakarta untuk melakukan audiensi ke beberapa pihak mulai dari DPR, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Kementerian Keuangan, hingga Badan Perencanaan Nasional.

Selain itu, mereka juga bertemu dengan sejumlah tokoh seperti Jimly hingga Ketua Komisi Yudisial 2005-2010 M Busyro Muqoddas.