Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Pengamat Nilai Pentingnya Pemisahan Fungsi Intelijen dalam dan Luar Negeri 

Menurutnya, pemisahan ini mendesak dilakukan mengingat kompleksitas ancaman yang dihadapi Indonesia saat ini. 

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in Pengamat Nilai Pentingnya Pemisahan Fungsi Intelijen dalam dan Luar Negeri 
Ist
Diskusi mengenai restrukturisasi Badan Intelijen Negara (BIN) di Kampus Universitas Bakrie, Jakarta, Senin (7/10/2024). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI) Rizal Darma Putra, menekankan pentingnya pemisahan fungsi strategis antara intelijen dalam negeri dan luar negeri. 

Menurutnya, pemisahan ini mendesak dilakukan mengingat kompleksitas ancaman yang dihadapi Indonesia saat ini. 

“Pemisahan fungsi intelijen luar negeri dan dalam negeri sangat diperlukan, begitu pula dengan kewenangan penegakan hukum bagi intelijen dalam negeri,” kata dia dalam diskusi mengenai restrukturisasi Badan Intelijen Negara (BIN) di Kampus Universitas Bakrie, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Di samping itu, aspek pengawasan menjadi salah satu isu penting dalam diskusi ini. 

Rizal menekankan bahwa tantangan pengawasan terhadap lembaga intelijen, khususnya BIN, sangat kompleks. 

“Ada tiga bentuk pengawasan yang penting dilakukan terhadap intelijen, yaitu pengawasan anggaran, operasi, dan regulasi," ucap Rizal. 

Berita Rekomendasi

Sementara, peneliti BRIN Muhammad Haripin menggarisbawahi pentingnya penguatan BIN sebagai koordinator intelijen nasional, sesuai dengan amanat UU Intelijen. 

“Penguatan dan penegasan peran BIN sebagai koordinator intelijen sangat diperlukan. erkait pengembangan SDM, Haripin menilai bahwa proses rekrutmen dan pendidikan intelijen di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan, termasuk dengan adanya sekolah khusus, kurikulum, dan pengajar dari kalangan sipil dan peneliti," ucapnya.

Namun, ia juga menyoroti bahwa pola pendidikan ideal untuk para intelijen masih perlu diformulasikan lebih baik, terutama untuk menghindari politisasi di dalam BIN

Haripin menyebut bahwa tantangan utama pengawasan terhadap BIN saat ini terletak pada kekosongan aturan yang mengatur kewajiban pengawasan, adanya konflik kepentingan, serta kompleksitas ancaman yang dihadapi. 

"Pengawasan yang baik harus mampu meminimalisir konflik kepentingan dan memperkuat akuntabilitas anggaran BIN,” katanya.

Sementara Direktur Riset Indo Pacific Strategic Intelligence Aisha Kusumasomantri, menekankan perlunya penguatan intelijen luar negeri, terutama dalam menghadapi ancaman dari luar yang semakin kompleks, seperti destabilisasi politik yang dapat memengaruhi keamanan nasional. 

“Intelijen luar negeri harus lebih diperkuat karena ancaman eksternal semakin nyata,” ucap Aisha.

Selain itu, Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie Aditya Batara Gunawan, yang menilai perlunya perubahan orientasi agar lebih fokus pada ancaman eksternal dan penguatan peran sipil dalam intelijen.

 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas