TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Gerindra membantah kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masuk ke dalam kabinet yang dibentuk presiden terpilih Prabowo Subianto. 

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan Jokowi dalam kapasitasnya sebagai presiden saat ini, tidak pernah mencampuri urusan kabinet yang sedang disusun Prabowo.

Isu Jokowi menolak PDIP masuk dalam kabinet, beredar menjelang pengumuman kabinet dari Prabowo.

Sufmi Dasco tegas menepis isu Presiden Jokowi menolak agar PDIP masuk dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Karena kata Dasco, hingga hari ini baik Prabowo maupun Jokowi tidak pernah secara spesifik berbicara soal kabinet.

Tak hanya itu, Dasco juga memastikan kalau Jokowi dalam kapasitasnya sebagai presiden saat ini, tidak pernah mencampuri urusan kabinet.

Menurut Wakil Ketua DPR RI itu, Jokowi menyerahkan seluruhnya kepada Prabowo sebagai pemegang hak prerogatif dalam penyusunan kabinet.

Sebelumnya Jokowi menegaskan penyusunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran, 100 persen hak prerogatif presiden terpilih.

Jokowi menyampaikan hal itu menanggapi kemungkinan Prabowo akan berkonsultasi dengannya mengenai penyusunan kabinet.

Ia pun memastikan proses transisi pemerintahan kepada Prabowo berjalan dengan mulus.

Menurutnya, untuk mendukung transisi, segala badan dan peraturan perundang-undangan sudah bisa diselesaikan.

Cara-cara tersebut akan semakin memuluskan keberlanjutan.

Respons PDIP

Ketua DPP PDIP, Puan Maharani enggan berkomentar banyak terkait isu Jokowi menolak PDIP masuk ke dalam kabinet Prabowo.

Puan pun meminta awak media mengkonfirmasi langsung isu itu kepada Jokowi

Puan mengatakan pihaknya masih belum bisa merinci apakah PDIP akan segera masuk ke dalam kabinet Prabowo karena masih menunggu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto turut merespons soal wacana yang berhembus soal kemungkinan kerja sama partainya dengan pemerintahan presiden terpilih Prabowo.

Termasuk soal kemungkinan ada menteri dari kader PDIP yang bakal menempati posisi di kabinet Prabowo.

Hasto pun menegaskan PDIP sangat menghormati keputusan dari Presiden terpilih Prabowo. 

Sebab, dia menyebut jika urusan menteri merupakan hak prerogatif presiden.

Meski demikian Hasto mengatakan kabinet  yang akan datang diharapkan diisi oleh kalangan profesional. 

Hal ini didasari oleh tantangan bangsa di masa mendatang.

Sebelumnya, Bendahara Umum PDIP, Olly Dondokambey menyatakan ia mendengar kabar Abdullah Azwar Anas dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan akan menjadi menteri di Kabinet Prabowo.

Azwar Anas merupakan kader PDIP yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).

Sementara Budi Gunawan adalah ajudan saat Megawati Soekarnoputri saat menjadi Presiden Kelima RI. Dia disebut-sebut sebagai orang dekat Megawati.

Apalagi, Olly menyebut  selama ini Azwar Anas ikut menyusun struktur organisasi kementerian baru yang diusulkan Prabowo.

Sementara Budi Gunawan, dalam kapasitasnya sebagai Kepala BIN memberikan informasi-informasi penting ke Prabowo.

Jokowi akan purnatugas pada 20 Oktober 2024, seiring dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih.

Jokowi dalam beberapa kesempatan juga telah meminta jajarannya untuk mendukung proses transisi. (*)