"Tunggu saja hasilnya tiga bulan ke depan, akan dirilis. Dan nanti bisa dilihat terkait dengan penurunan angka stunting,” ujar Sundoyo.

Baca juga: Bagaimana Program Makan Bergizi Gratis Berdampak ke Perekonomian Indonesia?

Dalam kesempatan tersebut, Sundoyo Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan terus menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas di fase demografi 2025-2035 melalui pemberdayaan keluarga.

"Dengan cara tetap menjaga keseimbangan Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total yang ditargetkan  2,10, karena jika terlalu rendah juga akan mempengaruhi berbagai aspek, baik sosial maupun ekonomi," ujar Sundoyo.

Menurut Sundoyo guna menjaga penduduk tumbuh seimbang, TFR harus tetap diupayakan tidak melebihi dari angka rata-rata nasional 2,10. "Oleh karena itu, 2,18 (data BPS) yang secara nasional , ini bisa kita turunkan. Namun disparitas di masing-masing provinsi, TFR-nya berbeda-beda. Di Yogyakarta TFR nya di bawah 2,0,  sementara di NTT masih 2,7,” ujarnya.

Baca juga: BKKBN Kembangkan Program Sekolah Siaga Kependudukan

Untuk itu, Sundoyo menilai perlunya intervensi terhadap provinsi maupun kabupaten/kota yang margin TFR-nya masih tinggi. Sehingga keluarga yang berkualitas tersebar secara merata.

“Dalam hal ini diperlukan implementasi Grand Design Pembangunan Kependudukan yang komprehensif, untuk memastikan perkembangan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Sundoyo.

Ketua Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (KPTPK), Prof. Dr. Hartono, dr. M.Si menyampaikan dukungannya  terhadap 'Transformasi Kebijakan Kependudukan Menuju Indonesia Emas 2045'. 

Baca juga: DPR Tetapkan Badan Gizi Nasional Jadi Mitra Kerja Komisi IX

“Tentu akan membuatkan kajian-kajian yang akan diberikan kepada pemerintahan baru, agar dapat mengambil kebijakan yang tepat terkait kependudukan,” ujarnya.