Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan e-Katalog Versi 6 (V6) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024). 

Peluncuran e-katalog versi mutakhir yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini jadi upaya transformasi digital pengadaan barang/jasa pemerintah untuk efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Baca juga: E-Katalog V6 Dinilai sebagai Langkah Besar Transformasi Digital Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menjelaskan lewat e-Katalog V6 ini publik bisa memantau langsung dan lebih jelas atas proses pengadaan pemerintah. 

Mulai dari harga, spesifikasi produknya, hingga gambaran barang.

"Inovasi sistem digital pengadaan katalog elektronik versi 6.0 memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat memantau dengan jauh lebih baik atas proses pengadaan pemerintah. Harga, spesifikasi produk, hingga gambarnya bisa dilihat oleh siapa saja," kata Hendi dalam konferensi pers di Gedung LKPP, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2024).

Hendi menyatakan setelah diluncurkan Presiden Prabowo, semua kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah wajib menggunakan e-Katalog V6 ini per 1 Januari 2024.

Katalog elektronik versi 6.0 yang dikembangkan LKPP ini juga dirancang untuk memudahkan proses pengadaan seperti pembayaran bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK), kemudahan audit elektronik, dan pengawasan berkesinambungan atau real time atas proses transaksi yang berjalan.

Sistem ini juga memungkinkan pengguna lebih cepat menemukan informasi yang dibutuhkan, sekaligus mempercepat proses pengadaan barang dan jasa.

Baca juga: Dorong Transparansi dan Efisiensi, Presiden Prabowo Luncurkan Katalog Elektronik Versi 6.0

Pemerintah berharap e-katalog terbaru ini bisa berkontribusi secara signifikan bagi pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mengembangkan ekosistem industri dalam negeri yang kompetitif.

"Maka dari itu, kami harap fitur baru juga akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparan dan akuntabilitas dalam proses transaksi pengadaan," ungkap Hendi.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan katalog elektronik V6, merupakan wujud nyata transformasi digital dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang akan memberikan dampak signifikan dalam berbagai aspek, utamanya efisien, transparansi dan penghematan anggaran.

Lewat katalog elektronik, pemerintah berpotensi menghemat 20-30 persen anggaran belanja negara yang mencapai ratusan triliun per tahunnya.

Prabowo juga menegaskan transformasi digital ini juga jadi langkah strategis mengurangi potensi korupsi di bidang pengadaan barang/jasa.

"Melalui katalog elektronik, pemerintah berpotensi melakukan penghematan 20 hingga 30 persen anggaran belanja negara yang mencapai ratusan triliun setiap tahunnya, efisiensi biaya administrasi yang dihasilkan dari proses pengadaan barang/jasa, serta efisiensi waktu yang kini dilakukan secara lebih cepat melalui otomatisasi," kata Presiden.