TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, berbicara mengenai jatah kursi menteri pemerintahan Prabowo Subianto.

Di mana beredar kabar partai politik (parpol) pimpinan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin itu akan memperoleh dua kursi menteri.

Menurut Jazilul, perihal menteri merupakan kewenangan Prabowo selaku presiden terpilih.

Ia berujar, pada prinsipnya PKB mengikuti aja apa yang dimandatkan kepadanya.

"Itu (jatah kursi) haknya Pak Prabowo, mana kita bisa kita tahu (apakah dua kursi atau tidak), ikut saja kita," kata Jazilul kepada awak media saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Ia mengungkapkan, kursi menteri saat ini tak terlalu menjadi fokus PKB.

Jazilul menegaskan, komitmen PKB ialah mendukung pemerintahan Prabowo Subianto supaya sukses nanti.

"Yang jelas komitmennya PKB ingin mensukseskan pemerintahan Prabowo," terangnya.

Ketika ditanya, apakah sudah ada pimpinan dari PKB yang dipanggil untuk berbicara dengan Prabowo, ia mengatakan sejauh ini belum ada.

Jazilul kembali menekankan, apa pun nanti yang diberikan kepada PKB, partainya bakal mendukung program yang dicanangkan Prabowo.

"Sampai detik ini saya belum tahu, PKB juga belum (dipanggil untuk berbicara), yang penting PKB berkomitmen mendukung Pak Prabowo," ucapnya.

Baca juga: Di Depan Cak Imin, Prabowo: Dari Awal Saya Yakin, PKB Akan Kembali Dukung Saya

Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan partainya masih menunggu komposisi menteri pada pemerintahan selanjutnya.

Hal ini disampaikan AHY menanggapi isu Demokrat memperoleh jatah lima menteri pada pemerintahan Prabowo, termasuk kabar dirinya ditunjuk sebagai menteri koordinator (menko).

"Belum tahu, kami menunggu saja," kata AHY di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri ATR/BPN itu berujar, Demokrat tak ingin berandai-andai mengenai pos kementerian yang akan diisi oleh kadernya.

Pasalnya, dirinya juga belum tahu, kementerian mana saja yang akan diisi oleh kader Demokrat.

"Jadi, kami terus terang tidak atau belum tahu, paling tidak secara pasti."

"Kami juga tidak ingin berandai-andai atau mengira-ngira," sambungnya.

AHY lantas menekankan, Demokrat menunggu keputusan Prabowo untuk menyusun kabinet mendatang.

Ultimatum Prabowo

Terpisah, Prabowo Subianto mengultimatum seluruh partai politik (parpol) yang berada di koalisinya.

Ia meminta para pimpinan parpol tidak menugaskan kader untuk menjadi menteri demi mencari uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketua Umum Partai Gerindra ini mengaku sudah memanggil sejumlah ketua umum parpol untuk berbicara mengenai penunjukkan menteri.

Saat itu, dirinya secara terbuka memberikan peringatan keras kepada ketum parpol tersebut.

Hal ini disampaikan Prabowo saat memberikan pidato pembuka dalam acara forum sinergitas legislator PKB di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

"Saya terang-terangan, saya katakan semua ketum, semua perwakilan, saya katakan saudara-saudara jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN dan APBD," ungkapnya.

Prabowo mengingatkan perkembangan teknologi sudah jauh berubah dibandingkan yang dahulu. 

Saat ini, semua sudah serba digital sehingga siapa pun bisa melihat jika ada penyelewengan.

"Zamannya sekarang susah, ini zaman digital, ini zaman tekno, ini zaman pengamatan sangat cepat, jangan coba-coba," tuturnya.

(Tribunnews.com/Deni/Rizki/Chaerul)