TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden terpilih RI Prabowo Subianto segera memanggil para calon menteri untuk pemerintahan mendatang.

Para calon menteri itu akan bertemu secara tatap muka dengan Prabowo dan kemungkinan akan diputuskan pekan ini.

"Proses pemanggilan ini, masih pengundangannya, masih dibicarakan, kemungkinan baru besok atau minggu baru final. Kemudian baru akan dilakukan pengundangan kepada para calon,” ujar Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan, dikutip Sabtu (12/10/2024).

Meski begitu, Dasco enggan mengungkapkan di mana pertemuan dengan para calon menteri bakal dilaksanakan. 

Dia juga tak mau menduga-duga siapa saja sosok-sosok yang dipanggil, dan kapan agenda itu berlangsung.

"Ya kita lihat nanti. Tapi kan mestinya kalau calon-calon menteri enggak mungkin dilantik kalau belum bertemu (Prabowo) kan,” ucap Dasco.

Dasco sebelumnya juga buka suara soal isu kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto, berjumlah 44 hingga 46 kementerian.

Dasco menyebut hal itu masih dalam tahap finalisasi. 

Sebab, penambahan nomenklatur kementerian guna mengoptimalkan pemerintahan Prabowo ke depan.

"Jadi begini saya nanti baru masih mau menghitung finalisasinya jumlahnya berapa. Tetapi saya waktu kemudian jumlahnya ada pas sekitar-sekitar itu," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/10/2024).

"Saya mendapatkan info bahwa kementerian yang ada itu memang ingin mengoptimalkan fungsi kementerian sebaik-baiknya. Kemudian bermanfaat buat rakyat sekaligus berfokus pada kampanye dari Pak Prabowo yaitu Asta Cita dan 17 program Aksi yang akan diimplementasikan," imbuh Wakil Ketua DPR RI itu.

Baca juga: Gibran Sebut Jokowi Ikut Beri Masukan dalam Susunan Kabinet Prabowo

Di sisi lain, Dasco menyebut jumlah Alat Kelengkapan Dewan (AKD), akan disesuaikan dengan komposisi kementerian.

Dasco memastikan, penerapan AKD DPR akan dilakukan sebelum pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming pada 20 Oktober 2024 mendatang.

"Iya, kita ada berkomunikasi agar kemudian penyusunan komisi dan AKD itu sudah terbentuk sebelum pemerintahan baru dilantik karena ini penting, karena kita sudah harus siap, karena fungsi dari DPR itu adalah legislasi, kemudian juga anggaran dan pengawasan," ucap Dasco.

"Sehingga begitu pemerintahan terbentuk kita akan melakukan fungsi-fungsi tersebut terutama terhadap kementerian yang baru melakukan komunikasi-komunikasi tentang anggaran misalnya dan lain-lainnya," pungkasnya.