TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Kabar mengejutkan datang dari Partai NasDem.

Setelah disebut-sebut akan bergabung dengan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran, kini Nasdem mengambil keputusan berbeda.

Partai besutan Surya Paloh itu memutuskan tidak gabung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Seperti diketahui Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumin Raka akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden RI pada 20 Oktober 2024.

"Atas dasar pertimbangan banyak hal, kita (NasDem) memutuskan juga untuk tidak masuk dalam kabinet (Prabowo-Gibran),"   ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai NasDem Hermawi Taslim di Jakarta, Minggu (13/10/2024).

Ia mengatakan kontribusi NasDem dalam berbagai hal jauh lebih penting daripada masuk ke dalam kabinet Prabowo-Gibran.

"Pikiran-pikiran kita, kontribusi kita terhadap berbagai hal itu akan jauh lebih berarti daripada secara fisik kita masuk," ujarnya.

Meski begitu, Hermawi menekankan, NasDem tetap akan mendukung dan membantu pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.

"Tapi kita bagian tak terpisahkan dari pemerintahan ini," tegasnya.

Ia juga mengaku Prabowo sempat menanyakan perihal NasDem yang tidak mengusulkan kandidat menteri.

"Pak Prabowo pernah bilang, 'NasDem kok belum kasih masukan nama?' Kita diam saja," ucapnya.

"Jadi ini bukan soal menolak atau menerima, tapi sikap NasDem adalah memberikan kontribusi lain selain menempatkan orang di kabinet," jelasnya.

Seperti diketahui Nasdem adalah 1 dari 3 partai politik yang tidak mengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Nasdem, PKB, dan PKS mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024 namun kalah dari Prabowo-Gibran.

Lalu Bagaimana Sikap PKS Kini?

Prabowo Subianto menerima kedatangan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Salim Segaf Aljufri beserta jajaran partai di kediaman Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, Jumat (11/10/2024) akhir pekan lalu.

Usai pertemuan, Prabowo Subianto menerima PKS masuk ke dalam pemerintahan mendatang.

Mantan Danjen Kopassus itu mengatakan bahwa PKS adalah kawan lama.

Ia mengingat betul pernah berkoalisi dengan partai tersebut dalam Pilpres 2014 maupun Pilpres 2019.

"Ini mengingatkan kita masa-masa dahulu, kita juga mulai kerja sama politik kita. Katakanlah persekutuan kita mulai dari Kertanegara sekian tahun yang lalu, 2014." 

Terpisah,  Pelaksana Harian Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Heryawan (Aher) telah menyiapkan daftar nama kader partainya yang masuk dalam jajaran kabinet Prabowo Subianto.

"Ya pasti menyiapkan, sudah siap. Pokoknya, siapa orangnya tunggu pengumuman dari presiden," kata Aher saat ditemui di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Sabtu (12/10/2024) dikutip dari Kompas.com.

Meski enggan merinci nama atau jumlahnya, Aher pastikan kader partainya juga telah melalui tahapan panjang hingga memiliki kesepahaman dengan Prabowo.

"Menteri itu hak prerogatif presiden. Dialog sudah, bertemu sudah, ngobrol panjang tentang geopolitik sudah, tentang Indonesia sudah, geostrategi sudah, segala macam sudah kita obrolkan," ungkap Aher.

"Mintanya? Pasti inginnya seperti yang diingkan oleh Pak Presiden," kata Aher.

"Sulit kita mengungkapkan, karena ini hak prerogatif presiden secara penuh ya. Bahwa ada yang diberikan kepada partai-partai, tentu ya (baiknya) sekehendak dan sepaham dengan Presiden," ujar Aher.

Aher juga sempat menegaskan dirinya yang tidak termasuk dalam jajaran kabinet.

Sikap PKB soal Jatah Kursi Menteri

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, berbicara mengenai jatah kursi menteri pemerintahan Prabowo Subianto.

Sebab beredar kabar PKB akan memperoleh dua kursi menteri.

Menurut Jazilul, perihal menteri merupakan kewenangan Prabowo selaku presiden terpilih.

Ia berujar pada prinsipnya PKB mengikuti aja apa yang dimandatkan kepadanya.

"Itu (jatah kursi) haknya Pak Prabowo, mana kita bisa kita tahu (apakah dua kursi atau tidak), ikut saja kita," kata Jazilul kepada awak media saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Ia mengungkapkan, kursi menteri saat ini tak terlalu menjadi fokus PKB.

Jazilul menegaskan, komitmen PKB ialah mendukung pemerintahan Prabowo Subianto supaya sukses nanti.

"Yang jelas komitmennya PKB ingin mensukseskan pemerintahan Prabowo," terangnya.

Ketika ditanya, apakah sudah ada pimpinan dari PKB yang dipanggil untuk berbicara dengan Prabowo, ia mengatakan sejauh ini belum ada.

Jazilul kembali menekankan, apa pun nanti yang diberikan kepada PKB, partainya bakal mendukung program yang dicanangkan Prabowo.

"Sampai detik ini saya belum tahu, PKB juga belum (dipanggil untuk berbicara), yang penting PKB berkomitmen mendukung Pak Prabowo," ucapnya.

Sumber: Tribunnews.com/Kompas.TV/Kompas.com