TRIBUNNEWS.COM - Pemindahan ibu kota Indonesia ke Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi salah satu fokus utama dalam program kerja Presiden Joko Widodo. Menurutnya, pemindahan ini bukan hanya sekadar relokasi fisik bangunan atau gedung-gedung pemerintahan, tetapi juga merupakan upaya untuk mentransformasi budaya kerja dan pola pikir baru. Hal ini disertai dengan persiapan sistem dan sumber daya manusia yang matang.

"Sehingga kita harapkan nanti ibu kota baru ini betul-betul menjadi sebuah ibu kota yang tidak dimiliki negara lain," ungkap Presiden Jokowi.

Presiden meyakini bahwa proyek IKN akan selesai dalam 15 hingga 20 tahun ke depan dan IKN akan menjadi kota pemerintahan yang modern. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berada di Ibu Kota Nusantara (IKN) juga menegaskan pentingnya transformasi IKN sebagai simbol kemajuan dan masa depan Indonesia. Presiden Jokowi menyampaikan, pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada perpindahan fisik gedung pemerintahan, tetapi juga mencerminkan perubahan pola pikir, budaya kerja, serta semangat untuk menghadapi tantangan masa depan. 

Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga menyoroti pentingnya peran IKN dalam mengarahkan Indonesia menuju keberlanjutan. 

“Di sini gedungnya harus green building, transportasinya nanti harus transportasi hijau, dan pemakaian listrik yang ada sekarang ini juga dari energi hijau. Itulah masa depan dunia, nantinya semua menuju ke sana. Kita juga akan menuju ke sana, tapi lebih dahulu daripada yang lain,” ungkap Presiden Jokowi. 

Green Building yang dimaksud ini tertuang dalam Buku Saku Pemindahan IKN, di mana kantor pemerintahan di IKN akan mengedepankan open layout. Ini merupakan konsep desain sebuah ruangan yang minim akan partisi internal dalam batas struktural bangunan atau bagian dari bangunan. 

Ruangan yang tidak memiliki batasan fisik atau visual yang signifikan untuk menggambarkan berbagai area fungsional, seperti ruang kerja, dapur, maupun ruang baca. 

Sedangkan soal Transportasi Hijau, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Muhammad Fahmi mengatakan, pemerintah sudah mulai menerapkan agar transportasi umum di IKN menggunakan kendaraan bebas emisi. 

“Jadi memang sudah mulai mengedepankan kawasan IKN berbasis kendaraan bebas emisi. Nah, itu sudah dicanangkan dan sudah mulai berjalan,” ujar Fahmi, di Jakarta, Kamis (26/9/2024) lalu. 

Maka dari itu, lanjut Fahmi, pemerintah mendorong setiap ekosistem di IKN, termasuk soal transportasi yang menggunakan energi ramah lingkungan. 

“Memang di IKN apapun ekosistem harus mendukung green energy atau transportasi hijau. Kemenhub sangat support dengan iklim yang ada di IKN,” ucap Fahmi. 

Untuk diketahui, Kalimantan Timur (Kaltim) memiliki luas wilayah 16,7 juta hektar dan 65 persennya atau seluas 8,1 juta hektar merupakan kawasan hutan dan areal konservasi. Sementara, jumlah penduduk di Kaltim sebanyak 3,9 juta dengan berbagai keragaman etnik, seni, dan budaya. 

Perekonomian di Kaltim juga masih didominasi oleh sektor tidak terbarukan, yakni sebesar 68 persen. Oleh karena itu, perlahanan provinsi ini berupaya untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi menuju green economy (ekonomi hijau). 

Pada kesempatan lain, Presiden Jokowi mengungkapkan, IKN yang dibangun di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akan diwujudkan sebagai kota cerdas. Guna mencapai tujuan tersebut, diusunglah transformasi pusat pemerintahan baru dengan konsep ekonomi hijau yang memberikan perubahan signifikan terhadap kualitas udara menjadi lebih baik. 

Selain itu, akan digabungkan pula dengan konsep teknologi berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan peluang investasi baru, yakni menjadi kota masa depan. 

IKN adalah sebuah proyek ambisius dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicetuskan oleh negara-negara yang berhimpun di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mencapai kehidupan lebih baik dan berkelanjutan untuk semua orang. 

Sampai tahun 2024 ini, ditargetkan pembangunan tahap pertama di IKN akan rampung. Lahan seluas 256.142 hektar akan resmi menjadi kawasan yang diperuntukkan sebagai tempat baru, pusat kota pemerintahan negara. 

Tahap pertama dikerjakan dalam kurun waktu dua tahun, yakni dimulai sejak 2002 hingga 2024. Sedangkan untuk tahap kedua, akan merancang pembangunan IKN sebagai area inti yang tangguh dan akan dikerjakan mulai tahun 2025 hingga 2029. 

Tahun 2030 hingga 2034, pemerintah akan menargetkan pembangunan IKN dengan progresif yang lebih cepat dalam rangka mewujudkan pembangunan seluruh infrastruktur. Sedangkan di tahun 2035 hingga 2039, akan terjadi pembangunan ekosistem tiga kota Provinsi Kalimantan yang masuk dalam tahap keempat. 

Untuk tahap terakhir, akan dijalankan pada kurun waktu 2040 hingga 2045 untuk mengukuhkan IKN sebagai kota dunia atau sebagai kota hidup, tidak sekedar sebagai kota tempat bekerja yang kemudian akan sepi di malam hari. 

Untuk mewujudkan hal itu semua, salah satu strategi yang diterapkan adalah mempersempit luas wilayah IKN agar tidak berdekatan dengan kota lain dan tak menjadi kota yang sudah dibangun, namun kemudian gagal. Maka itu, IKN dirancang bukan untuk menjadi kota sepi menjelang senja seperti ibu kota baru Malaysia, Putra Jaya, karena letaknya yang terlalu dekat dengan Kuala Lumpur. 

Menanggapi hal tersebut, sang kurator IKN Ridwan Kamil menjabarkan rencana pembangunan dan pemindahan secara bertahap hingga target menjadi kota dunia pada 2045 nanti. Menurut Ridwan Kamil, kota dunia tak semata menjadi pusat pemerintahan, namun akan dilengkapi dengan berbagai pusat kegiatan masyarakat lain. Termasuk adanya sarana pendidikan yang lengkap dengan asramanya, serta prasarana lain agar menjadi kota yang heterogen, bukan homogen. 

Baca juga: Satu Dekade Pemerintahan Jokowi: Adopsi Cloud Computing untuk Kemajuan Teknologi Digital Indonesia

Dana hibah dari USTDA untuk bangun kota cerdas di IKN 

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dipastikan akan mendapat kucuran dana hibah sebesar US$7,6 juta atau setara Rp115,2 miliar (kurs Rp15.160) dari Badan Perdagangan dan Pembangunan Amerika Serikat (USTDA). Dana tersebut diketahui akan digunakan untuk membiayai bukti kelayakan (proof of concept) percontohan teknologi pusat kendali (command center) di IKN. 

Adapun momentum tersebut ditandai dengan penandatangan perjanjian hibah antara PLT Kepala OIKN Basuki Hadimuljono, yang didampingi oleh Duta Besar AS untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdhir dengan pihak USTDA, Jumat (20/9/2024) lalu. 

USTDA merupakan lembaga independen pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk memajukan pembangunan ekonomi dan kepentingan komersial AS di negara-negara berkembang. 

Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengapresiasi atas dukungan pemerintah negeri Paman Sam itu dalam pembangunan kota cerdas di IKN. 

“Kami sangat menghargai dukungan pemerintah Amerika Serikat dalam mendukung pembangunan IKN. Sebagai kota global, tentunya kami mengundang partisipasi internasional untuk berkolaborasi di proyek ini,” ungkap Basuki, Minggu (22/9/2024). 

Rencananya, OIKN akan bekerja sama dengan tujuh perusahaan teknologi global asal Amerika Serikat, seperti Amazon Web Service, Autodesk, Cisco, Esri, IBM, Honeywell, serta Motorola dalam pelaksanaan hibah percontohan teknologi Command Center di Nusantara. 

Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdhir mengatakan, dana hibah ini merupakan bentuk komitmen dukungan pemerintah AS terhadap pembangunan kota cerdas IKN. 

“Hibah ini merupakan pilot project yang mendemonstrasikan berbagai keunggulan teknologi pada pengelolaan kota cerdas,” jelas Kamala. 

Sebelumnya, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Mohammed Ali Berawi bersama Direktur USTDA Enoh T. Ebong juga telah menandatangani perjanjian hibah sebesar US$ 2,49 juta, di Los Angeles, Kamis (2/5/2024) lalu. 

Dana hibah tersebut digunakan untuk bantuan teknis terkait penerapan teknologi dan solusi kota cerdas di IKN. Alhasil, sampai saat ini total dana hibah yang diterima OIKN dari USTDA mencapai US$10,09 juta atau Rp152,9 miliar. 

Sulap Bandara VVIP di IKN menjadi Bandara Komersial 

Guna mendukung berlangsungnya penerbangan internasional, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan akan menyulap Bandara VVIP di Ibu Kota Nusantara (IKN) agar bisa digunakan untuk penerbangan Haji dan Umrah. 

Dijelaskan, panjang runway Bandara VVIP di IKN ini akan mencapai 3.000 meter pada Desember 2024 mendatang. Hal ini memungkinkan pesawat berbadan lebar bisa mendarat di Bandara VVIP IKN. 

“Nantinya apabila masyarakat yang akan Umrah atau Haji itu tidak perlu melakukan transit di bandara lain, tetapi bisa langsung terbang ke negara tujuan dengan pesawat panjang dan lebar,” ujar Menhub Budi, Sabtu (5/10/2024). 

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah memberikan perintah kepada Menhub Budi untuk segera mengubah peruntukan Bandara IKN dari yang awalnya hanya untuk VVIP menjadi komersial. 

“Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah Bandara VVIP. Saya tadi sudah memerintahkan Pak Menhub Budi agar segera mengubahnya menjadi bandara komersial,” ujar Presiden Jokowi setiba di Bandara IKN, Kaltim, Selasa (24/9/2024). 

Presiden Jokowi menjelaskan pertimbangan pihaknya ingin mengubah peruntukan Bandara IKN menjadi komersial, yakni agar lebih bermanfaat untuk masyarakat. Misalnya, bandara bisa digunakan untuk pemberangkatan dan kepulangan jemaah haji dan umroh. 

“Supaya lebih bermanfaat, jangan hanya untuk VVIP saja. Lebih bermanfaat bagi yang mau umrah, haji, dan yang mau terbang ke IKN. Saya kira itu lebih bermanfaat,” kata Presiden Jokowi. 

Untuk menyulap Bandara VVIP menjadi bandara komersial, lanjut Menhub Budi, pihaknya terus melakukan pembiayaan kreatif yang bersumber dari investor dengan skema Kerja Sama Pemerintahan dengan Badan Usaha (KPBU). Sayangnya, Menhub Budi enggan menjelaskan lebih rinci mengenai permasalahan ini. 

“Kami membuat skema kreatif financing untuk dua kegiatan ini. Jadi, akan ada investor yang membangun terminal, mengelola (Bandara VVIP), memperbaiki Balikpapan hingga ada kolaborasi,” jelas Menhub Budi. 

Presiden Jokowi menjelaskan pembangunan Bandara IKN ini diperkirakan akan rampung pada Desember 2024. Setelah pembangunan Bandara IKN menjadi komersial, maka bandara akan memiliki kapasitas hingga 7 juta penumpang. 

“Ini (pembangunan) mungkin akan sampai Desember. Dari sebelumnya yang hanya berkapasitas 200 ribu (penumpang), tapi setelah menjadi komersial nanti bisa berkapasitas sampai 7 juta penumpang per tahun,” ujarnya. 

“Lalu, Bandara IKN akan resmi menjadi bandara komersial setelah ditandatangani dan diterbitkan soal Peraturan Presiden (Perpres),” pungkasnya. 

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memastikan sejumlah ruas tol yang tersambung menuju IKN Kaltim ini akan rampung pada Juni 2025. Adapun ruas tol yang dimaksud adalah jalan tol IKN seksi 6B dan akses tol IKN 6C. 

Ia pun mengatakan, progres pembangunan proyek tersebut sudah bagus dan rapi. Maka itu, pihaknya mengimbau adanya percepatan pelaksanaan pembangunan jalan tol agar dapat segera dimanfaatkan. 

“Sudah bagus dan rapi. Target selesai Juni 2025,” ujar Basuki. 

Basuki juga mengimbau agar ruas jalan tol IKN seksi 6B hingga 6C dilakukan penghijauan untuk pengendalian erosi lahan. Untuk informasi, secara keseluruhan, total panjang jalan tol yang dibangun di IKN membentang sepanjang 88,54 kilometer. Sejauh ini yang sudah terbangun mencapai 67,65 kilometer. 

Baca juga: Bawa Manfaat Ekonomi, Kebijakan Hilirisasi Jokowi Akan Berlanjut ke Era Selanjutnya

Perkembangan terkini infrastruktur IKN Kalimantan Timur (Kaltim) 

Tol bawah laut 1,82 kilometer terkoneksi dengan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Diketahui, tol bawah laut IKN dirancang sepanjang 1,82 kilometer lintasi Sungai Sepaku menghubungkan antara Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dengan Balikpapan. Kendati demikian, pembangunan tol bawah laut ini masih dalam proses perencanaan sampai saat ini. 

Pemerintahan Jokowi memiliki mimpi besar untuk bisa mewujudkan jalan tol bawah laut atau immersed tunnel (IMT) pertama di Indonesia. Nantinya, pembangunan IMT ini akan direalisasikan di IKN dan merupakan bagian dari jaringan konektivitas jalan tol IKN Seksi 4A dan 4B. 

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra mengatakan, IMT IKN akan menghubungkan KIPP dengan Kota Balikpapan, Kaltim. 

“Melintasi Sungai Sepaku IMT IKN ini didesain dengan rencana panjang sekitar 1,82 kilometer,” ujar Arief, Rabu (2/10/2024). 

Strukturnya terdiri dari immerse section sepanjang 1,08 kilometer dengan bangunan pendekat 0,74 kilometer yang mencakup cut and cover sepanjang 0,340 kilometer dan U-type 0,4 kilometer. Konsep desain IMT IKN ini direncanakan menggunakan single box dengan total lebar penampang 40,8 meter yang terbagi menjadi dua chamber. 

Chamber ini berfungsi sebagai jalur lalu lintas yang masing-masing meliputi 3 lajur 2 arah dengan lebar 16,25 meter. Masing-masing jalur dipisahkan oleh escape/service gallery dengan kecepatan desain 100 kilometer per jam. 

Arief menambahkan, proses konstruksi ini dilaksanakan dengan cara menenggelamkan segmen-segmen tunnel precast pada dasar sungai, kemudian distabilkan dengan lockingfill dan backfill. 

“Kemudian menggunakan rock protection cover untuk melindungi struktur IMT. Pada prinsipnya, IMT IKN ini mengadopsi teknologi serupa yang telah diterapkan di Korea Selatan (Korsel) dan Turkiye,” tambah Arief. 

Namun, IMT IKN ini memiliki sebuah keistimewaan. Pertama, merupakan bagian dari jaringan akses yang dirancang untuk mendukung konektivitas dan mobilitas di IKN sebagai ibu kota baru, serta menunjang pertumbuhan ekonomi dan sosial di kawasan tersebut. 

Kedua, IMT IKN ini dirancang dengan mengurangi risiko kerusakan lingkungan dan habitat satwa, menjaga alur pelayaran eksisting, mengurangi sedimentasi, dan peningkatan terhadap teknologi konstruksi, serta OM Tunnel. Selain itu, IMT IKN ini merupakan penerapan pertama teknologi konstruksi IMT di Indonesia. 

Penerapan teknologi ini diharapkan dapat mendukung penerapan konstruksi berkelanjutan yang lebih ramah lingkungan dalam pelaksanaannya. 

Pembangunan IMT IKN, lanjut Arief, akan berkolaborasi dengan tenaga ahli internasional, sehingga diharapkan tercipta transfer of knowledge atau alih pengetahuan kepada para insinyur Indonesia. 

“Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kondisi koreografis Indonesia, di mana terdapat banyak sungai dan kepulauan,” ujar Arief. 

Kata Arief, pembangunan IMT IKN telah diusulkan pembiayaannya melalui pinjaman luar negeri dengan estimasi total kebutuhan dana sekitar Rp11,3 triliun. Saat ini telah masuk ke dalam Bluebook 2020-2024 dan telah diusulkan untuk masuk ke dalam Greenbook 2024. 

Dengan asumsi proses persiapan pinjaman luar negeri dan lelang selama 1-2 tahun, maka perkiraan realisasi konstruksi akan dimulai pada 2026-2027. 

Jika kelak IMT IKN ini terbangun dan seluruh tol IKN tersambung, maka langkah selanjutnya adalah dilakukan pelelangan untuk pelaksanaan operation management (pengelolaan). 

“Skema KPBU bisa dilaksanakan untuk pengelolaan jaringan konektivitas Jalan Tol IKN apabila seluruhnya selesai terbangun,” tutup Arief. 

Baca juga: Kian Tangguh, Infrastruktur Digital Indonesia Dorong Pertumbuhan Ekonomi