TRIBUNNEWS.COM - Pemindahan ibu kota Indonesia ke Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi salah satu fokus utama dalam program kerja Presiden Joko Widodo. Menurutnya, pemindahan ini bukan hanya sekadar relokasi fisik bangunan atau gedung-gedung pemerintahan, tetapi juga merupakan upaya untuk mentransformasi budaya kerja dan pola pikir baru. Hal ini disertai dengan persiapan sistem dan sumber daya manusia yang matang.

"Sehingga kita harapkan nanti ibu kota baru ini betul-betul menjadi sebuah ibu kota yang tidak dimiliki negara lain," ungkap Presiden Jokowi.

Presiden meyakini bahwa proyek IKN akan selesai dalam 15 hingga 20 tahun ke depan dan IKN akan menjadi kota pemerintahan yang modern. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berada di Ibu Kota Nusantara (IKN) juga menegaskan pentingnya transformasi IKN sebagai simbol kemajuan dan masa depan Indonesia. Presiden Jokowi menyampaikan, pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada perpindahan fisik gedung pemerintahan, tetapi juga mencerminkan perubahan pola pikir, budaya kerja, serta semangat untuk menghadapi tantangan masa depan. 

Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga menyoroti pentingnya peran IKN dalam mengarahkan Indonesia menuju keberlanjutan. 

“Di sini gedungnya harus green building, transportasinya nanti harus transportasi hijau, dan pemakaian listrik yang ada sekarang ini juga dari energi hijau. Itulah masa depan dunia, nantinya semua menuju ke sana. Kita juga akan menuju ke sana, tapi lebih dahulu daripada yang lain,” ungkap Presiden Jokowi. 

Green Building yang dimaksud ini tertuang dalam Buku Saku Pemindahan IKN, di mana kantor pemerintahan di IKN akan mengedepankan open layout. Ini merupakan konsep desain sebuah ruangan yang minim akan partisi internal dalam batas struktural bangunan atau bagian dari bangunan. 

Ruangan yang tidak memiliki batasan fisik atau visual yang signifikan untuk menggambarkan berbagai area fungsional, seperti ruang kerja, dapur, maupun ruang baca. 

Sedangkan soal Transportasi Hijau, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Muhammad Fahmi mengatakan, pemerintah sudah mulai menerapkan agar transportasi umum di IKN menggunakan kendaraan bebas emisi. 

“Jadi memang sudah mulai mengedepankan kawasan IKN berbasis kendaraan bebas emisi. Nah, itu sudah dicanangkan dan sudah mulai berjalan,” ujar Fahmi, di Jakarta, Kamis (26/9/2024) lalu. 

Maka dari itu, lanjut Fahmi, pemerintah mendorong setiap ekosistem di IKN, termasuk soal transportasi yang menggunakan energi ramah lingkungan. 

“Memang di IKN apapun ekosistem harus mendukung green energy atau transportasi hijau. Kemenhub sangat support dengan iklim yang ada di IKN,” ucap Fahmi. 

Untuk diketahui, Kalimantan Timur (Kaltim) memiliki luas wilayah 16,7 juta hektar dan 65 persennya atau seluas 8,1 juta hektar merupakan kawasan hutan dan areal konservasi. Sementara, jumlah penduduk di Kaltim sebanyak 3,9 juta dengan berbagai keragaman etnik, seni, dan budaya. 

Perekonomian di Kaltim juga masih didominasi oleh sektor tidak terbarukan, yakni sebesar 68 persen. Oleh karena itu, perlahanan provinsi ini berupaya untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi menuju green economy (ekonomi hijau).