29. ⁠Politikus Golkar, Maman Abdurrahman

30. ⁠Akademisi Prof Rachmat Pambudy

31. Sekjen Menteri Perdagangan, Budi Santoso

32. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono

33. Sekjen Kementerian PUPR, Raden Dodi Priyono

34. Dirjen Planologi KLHK, Hanif Faisol Nurofiq

35. Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin

36. Imam Besar Masjid Istiqlal Nazarudin Umar

37. Menteri Pertanian,Andi Amran Sulaiman 

38. Menteri BUMN, Erick Thohir

39. Menpora, Dito Ariotedjo

40. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin 

41. Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto 

42. Menteri Keuangan, Sri Mulyani

43. Mantan Istri Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Veronica Tan

44. Dewan Komisaris PLN, Dudy Purwagandhi

45. Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas 

46. Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemhan Donny Ermawan Taufanto

47. Menteri Investasi/BKPM, Rosan Roeslani

48. Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra

49. ⁠Politikus Golkar, Meutya Hafid

Tak Ada Politikus NasDem dan PKS

Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil 49 orang untuk menempati posisi menteri dan wakil menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Orang-orang tersebut dipanggil Prabowo ke kediamannya, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada Senin (14/10/2024) dari siang hingga malam.

Hingga pukul 21.00 WIB, belum ada politikus PKS dan Partai NasDem yang datang ke kediaman Prabowo.

Padahal keduanya telah mengambil sikap bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Meski belakangan NasDem memutuskan tidak menempatkan kadernya masuk kabinet.

Sebelumnya, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan keputusan Partai NasDem tak masuk ke kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bukan karena tidak mendapat jatah kursi.

"Bukan tidak mendapat kursi di kabinet," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Dasco mengungkapkan bahwa keputusan NasDem tak masuk ke kabinet telah disampaikan oleh Ketum NasDem Surya Paloh kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sementara itu, Partai NasDem tahu diri, tidak mengajukan kadernya untuk ditempatkan menjadi menteri, di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto mendatang.

Sebelumnya, Dasco pun mengungkap PKS tidak membahas nama untuk dipertimbangkan menjadi menteri saat bertemu Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (11/10/2024).

Dasco mengatakan dalam pertemuan tersebut, PKS hanya menyampaikan dukungan moral jelang Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden.

"Tadi sebenarnya lebih daripada dukungan moral dari PKS menjelang pelantikan kepada Pak Prabowo selaku calon terpilih, untuk kemudian bisa menjalani pelantikan dengan lancar,” ujar Dasco kepada wartawan, Sabtu (12/10/2024).

Baca juga: Sri Mulyani Bakal Cetak Sejarah jadi Menteri Keuangan di Tiga Rezim

Wakil Ketua DPR RI itu menegaskan, dalam pertemuan tersebut, tidak ada pembahasan mengenai penyusunan kabinet atau nama-nama yang akan diusulkan PKS untuk menjadi menteri.

Dia juga menambahkan, PKS baru diberi beberapa kriteria jika ingin mengajukan nama-nama untuk duduk di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Sehingga kemudian tadi PKS baru diberikan kriteria-kriteria yang pas untuk mungkin memasukkan nama. Jadi tadi itu belum ada nama yang dimasukkan,” katanya.

Alasan NasDem 

Wakil Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa menyebut, partainya sadar diri tidak mengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 lalu.

"NasDem ini kan ketika pilpres 2024 lalu itu kan tidak memberikan dukungannya kepada pak Prabowo," kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Selain itu, kata Saan, NasDem juga mengedepankan etika dan memberikan kesempatan bagi parpol pendukung Prabowo-Gibran pada pilpres 2024 lalu, untuk mengisi pos-pos kementerian.

"Jadi sekali lagi ini lebih kepada soal etika dan kepantasan saja karena memang NasDem bukan partai pendukung," ujarnya. (tribun network/thf/Tribunnews.com)