TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Hingga Senin(14/10) malam sudah ada 349 tokoh datang ke Kertanegara.

Dari 49 orang yang datang ada beberapa nama yang terkenal diantaranya Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, Mendagri Tito Karnavian, hingga Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Ada juga Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto.

Seusai bertemu dengan Prabowo, Wakapolri Komjen Agus Andrianto menyebut dalam pertemuan banyak membahas terkait dengan kebijakan arah pembangunan selama lima tahun ke depan.

Baca juga: Prabowo Diharapkan Lanjutkan Diplomasi Internasional Jokowi Suarakan Perdamaian dan Misi Kemanusiaan

Datang dengan menggunakan baju batik berwarna coklat, Agus Andrianto mengatakan soal ungkapan Prabowo yang memintanya untuk gabung ke kabinet.

"Beliau tadi menyampaikan kepada saya, apakah kalau ditugaskan membantu beliau siap? Tentunya sebagai prajurit bhayangkara saya siap untuk mengabdikan diri kepada bangsa Indonesia, khususnya dibawah kepemimpinannya bapak presiden," kata Agus.

Meski begitu, Agus enggan merincikan perintah apa yang diberikan oleh Prabowo terkait kursi menteri mendatang. Dia hanya mengatakan nantinya dia akan mengisi kabinet Prabowo sesuai dengan latar belakangnya sebagai anggota kepolisian.

"Saya nggak mau dipancing. Ya paling tidak ada kaitannya sama itu (latar belakang sebagai polisi), ngeh. Tapi jangan dipancing-pancing. Makasih mohon doa restu. Mudah mudahan saya bisa kerjakan apa yang diamanahkan beliau," tuturnya.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang juga dipanggil Prabowo mengatakan sempat menyinggung pembangunan fisik maupun manusia di rumah Kertanegara. 

"Biar beliau sendiri yang akan mengumumkan menjelaskan tetapi beliau ingin pembangunan ke depan semakin sukses pembangunan itu fisik maupun ADM, saya rasa bagian yang tidak terpisahkan," kata AHY.

AHY mengungkapkan bahwa dirinya bersama beberapa tokoh lainnya, datang ke Kertanegara IV diminta Prabowo untuk menjadi bagian dari pemerintahan mendatang.

Dia berharap kabinet mendatang bisa menjadi super tim untuk mewujudkan Indonesia Maju. 

Baca juga: Serba-serbi Jelang Pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI

"Dan saya sendiri diminta untuk bisa membantu menjalankan peran yang strategis ke depan," ucapnya.

"Bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang bapak Prabowo akan bentuk yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi misi beliau sebagai presiden periode 2024-2029," pungkas Menteri ATR/BPN itu.

Sementara itu Advokat Yusril Ihza Mahendra, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti juga mendatangi kediaman Presiden Terpilih Periode 2024 - 2029 Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV Jakarta Selatan. 

Seusai menemui Prabowo di dalam, ketiganya berbicara terkait jabatan menteri yang dipercayakan kepada mereka oleh Prabowo dalam pemerintahan yang akan dipimpinnya mendatang. Yusril juga mengatakan bertemu dengan Prabowo tidak sampai tiga menit.

Ia menduga karena keduanya telah mengenal sejak lama.

Baca juga: Irit Bicara saat Ditanya Susunan Kabinet Prabowo, Gibran: Saya Hanya Dapat Sedikit Bocoran

"Tadi beliau mengatakan, Pak Yusril kita nggak ngomong panjang-panjang lagi, kan kita sudah kenal puluhan tahun yang lalu. Iya Pak, saya bilang," kata Yusril.

"Terima kasih kesediaan Pak Yusril untuk membantu saya. Saya bilang, ya insya Allah Pak, saya tetap membantu Pak Prabowo," sambung dia.

Yusril mengatakan bidang yang ditugaskan Prabowo adalah bidang hukum dan hak asasi manusia. Ia mengatakan dalam pemerintahan Prabowo ke depan, Kemenko Polhukam akan dipecah menjadi dua yakni Kemenko Poltik dan Keamanan serta Kemenko Hukum dan HAM.

Kemenko Hukum dan HAM, kata dia, di antaranya akan mengkoordinir Kemenkumham. 

"Jadi sekarang ini ditarik ke atas jadi ada Menko yang menangani masalah hukum dan HAM itu yang tugas-tugasnya nanti akan mencakup juga selain Kementerian Hukum dan HAM tapi juga ada kementerian-kementerian lain, lembaga-lembaga lain yang internal pemerintah," kata Yusril.

"Imigrasi yang juga akan keluar dan Kementerian Hukum dan HAM dan kemudian lembaga pemasyarakatan juga akan keluar, di bawah koordinasi Kemenko Hukum dan HAM," sambung dia.

Ia mengatakan kementerian dan lembaga terkait penegakan hukum akan dikoordinasikan bersama-sama sepanjang itu merupakan satu lembaga yang berada di bawah pemerintah.

Ia mencontohkan misalnya Kejaksaan dan Kepolisian.

Baca juga: Ketua PP Muhammadiyah Berharap Pemerintahan Prabowo Mampu Tingkatkan Persentase Pembiayaan UMKM

"Dan KPK itu tidak. Karena KPK adalah lembaga yang independen berada di luar pemerintah," kata dia.

Ia mengatakan pemecahan Kemenko Polhukam menjadi dua tersebut telah didiskusikan sejak lama. Hal tersebut, kata dia, telah didiskusikan oleh tim.

Sehingga, kata dia, hari ini tidak ad diskusi soal itu. Ia mengaku tugas tersebut bukanlah sesuatu yang baru untuknya.

Hal itu, kata dia, karena ia pernah menangani kementerian yang serupa.

"Jadi bidangnya sih tidak sama sekali baru," kata Menteri Hukum dan HAM periode 2001 - 2004 di bawah pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri tersebut.

Ia mengaku sudah menandatangani pakta integritas dan surat kesediaan yang disodorkan Prabowo beberapa waktu lalu. Sehingga, kata dia, hari ini hanya dipanggil dan secara resmi diberitahu oleh Prabowo untuk memiliki tugas dan tanggung jawab yang baru.

Sementara itu, Zulkifli Hasan, mengatakan dalam pertemuan dengan Prabowo di dalam dirinya diminta Prabowo untuk membantu tugasnya ssbagai Presiden dalam pemerintahan ke depan. Namun demikian, ia belum mengetahui lebih rinci soal tugas tersebut.

"Ya paling tidak, Pak Prabowo kan sudah lama ini, ingin kita tidak punya waktu yang panjang. Waktunya pendek kan agar kita swasembada pangan, agar kita bisa jadi negara maju sekurang-kurangnya 2045," kata dia. "Bidangnya nanti yang Bapak Prabowo yang akan menyampaikan," sambung dia.

Sedangkan Abdul Mu'ti mengatakan dalam pertemuan tersebut Prabowo memberi amanah kepadanya untuk memimpin kementerian pendidikan dasar dan menengah. 

Nantinya, kata dia, dalam memimpin kementerian tersebut ia akan didampingi dua wakil menteri. Namun, ia mengaku belum mengetahui sosok dua wakilnya tersebut.

"Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan," kata dia.

"Beliau juga menyampaikan pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan UUD 45," sambung dia.

Abdul Mu'ti mengatakan juga telah menyampaikan kepada Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Prabowo, kata dia, juga menyampaikan beberapa hal agar dirinya bisa bekerja sama sebaik-baiknya.

"Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini. Pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya," kata dia.

Ia mengaku tidak tahu mengapa kementerian yang akan dipimpinnya dipisahkan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Pendidikan Tinggi yang saat ini ada.

Abdul Mu'ti mengaku hanya diberi amanah oleh Prabowo untuk memimpin kementerian pendidikan dasar dan menengah.

"Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, pendidikan informal, dan pendidikan nonformal," kata dia.

"Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk menbangun dan mencerdaskan kehidupan bangsa," sambung dia.

Untuk itu, ia mengatakan telah bertemu Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dua hari lalu. Dalam pertemuan itu, kata dia, dirinya diminta untuk menandatangani dua dokumen yakni pakta integritas dan surat kesediaan.

Baca juga: Kata Prabowo soal Belum Ada Kader PDIP dan PKS di Daftar Calon Menteri yang Dipanggil

"Yang satu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo," kata dia.

"Yang kedua pakta integritas yang isinya normatif saja, setia pada Negara Kesatuan Rerpublik Indonesia, dan siap mendukung pemerintah Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga wibawa bangsa dan negara," sambung dia.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga datang menemui presiden terpilih Prabowo Subianto, di Kertanegara IV, Jakarta Selatan. Saat ditanya awak media perihal posisinya nanti, dia tidak menjawab lugas.

Dia hanya memberi kisi-kisi bahwa dia akan menjabat tidak jauh dari apa yang dia kerjakan lima tahun terakhir.

"Ya tidak jauh jauh dari apa yg sudah saya lakukan selama hampir lima tahun ini," kata Ketua Umum Partai Golkar itu.

Adapun, selama lima tahun terakhir, Bahlil menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM, sebelum akhirnya digeser menjadi Menteri ESDM. "Nanti aja nanti di. Nanti diumumkan oleh bapak presiden (Prabowo)," ujar Bahlil.

Selain itu, dalam pertemuan dengan Prabowo, Bahlil juga berbincang tentang kekayaan Indonesua bersama Ketua Umum Gerindra itu. 

"Ya bahas banyak hal menyangkut dgn urusan bagaimana kedaulatan terhadap sumber kekayaan kita, ya biasa seperti biasa," pungkasnya.

Hingga pukul 18.00 WIB tidak ada sosok Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang dipanggil ke kediaman Prabowo Subianto. Kendati demikian Sri Mulyani sebelumnya memang digadang-gadang bakal mengisi pos orang nomor satu di Kementerian Keuangan RI. 

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyebut pemanggilan tokoh-tokoh ke kediaman Prabowo bakal berlanjut hingga malam hari. Saat disinggung soal Sri Mulyani, Dasco meminta awak media menunggu saja.

Berikut daftar nama kandidat menteri yang dipanggil Prabowo Subianto:

1. Ketua DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi 

2. Wakil Ketua Umum Gerindra, Sugiono

3. Istri mantan Direktur Utama Indika Energy Wishnu Wardhana, Widiyanti Putri Wardhana

4. Pegiat HAM, Natalius Pigai 

5. Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto 

6. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon

7. Politikus Golkar, Nusron Wahid

8. Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf 

9. Politikus Partai Gerindra, Maruarar Sirait

10. Politikus PKB, Abdul Kadir Karding

11. Wakil Ketua Umum Golkar,  Wihaji

12. Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya 

13. Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono

14. Sekretaris Pusat Muslimat NU, Arifatul Choiri Fauzi 

15. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian 

16. Ketua Umum PAN,  Zulkifli Hasan

17. Akademisi Satryo Soemantri Brodjonegoro

18.Akademisi, Yassierli 19. Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra 

20. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia 

21. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti

22. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar

23. Wakapolri Komjen Agus Andrianto

24. Wamen Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Raja Juli Antoni

25. Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang

26. Menteri Sekretaris Negara, Pratikno

Baca juga: 5 Calon Menteri Prabowo dari Kalangan Militer yang Telah Dipanggil Kemarin

27. Penjabat Gubenur Papua Tengah, Ribka Haluk

28. Politikus Demokrat, Iftitah Sulaeman

29. ⁠Politikus Golkar, Maman Abdurrahman

30. ⁠Akademisi Prof Rachmat Pambudy

31. Sekjen Menteri Perdagangan, Budi Santoso

32. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono

33. Sekjen Kementerian PUPR, Raden Dodi Priyono

34. Dirjen Planologi KLHK, Hanif Faisol Nurofiq

35. Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin

36. Imam Besar Masjid Istiqlal Nazarudin Umar

37. Menteri Pertanian,Andi Amran Sulaiman 

38. Menteri BUMN, Erick Thohir

39. Menpora, Dito Ariotedjo

40. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin 

41. Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto 

42. Menteri Keuangan, Sri Mulyani

43. Mantan Istri Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Veronica TAN

44. Dewan Komisaris PLN, Dudy Purwagandhi

45. Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas 

46. Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemhan Donny Ermawan Taufanto

47. Menteri Investasi/BKPM, Rosan Roeslani

48. Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra

49. ⁠Politikus Golkar, Meutya Hafid