TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik dari Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti mengkritisi susunan Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Prabowo Subianto telah memanggil 107 tokoh yang akan ditunjuk menjadi calon menteri, wakil menteri (wamen), dan Kepala Badan di kabinetnya bersama Gibran.

Para tokoh tersebut dipanggil menghadap Prabowo di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta, 14-15 Oktober 2024. Rinciannya, pada Senin (14/10/2024), sebanyak 49 calon menteri dipanggil Prabowo ke rumahnya di Kertanegara. 

Ray Rangkuti menyoroti 15 Menteri Kabinet Jokowi yang masih dipanggil Prabowo.

"Saya baca tulisannya yang menyebut ini bukan kabinet Zaken, tapi ini kabinet second kata dia."

"Saya kira kurang lebih mungkin benar juga saya pikir. Ini barang second yang dipakai oleh Pak Prabowo ini hampir jumlahnya 15 orang," ujar Ray Rangkuti saat berbincang dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra dalam program 'Ngobrol Bareng Cak Febby (Ngocak),' Rabu (16/10/2024).

Bagi Ray Rangkuti, susah untuk mengatakan  Jokowi tidak cawe-cawe dalam penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran Ketika melihat masuknya 15 Menteri di era Jokowi.

Apalagi kata dia, 15 Menteri yang kembali masuk dalam Kabinet Prabowo itu adalah orang-orang yang dikenal memang relatif dekat dengan Jokowi.

"Kalau ukurannya prestasi menurut saya, Menteri PPUPR jauh lebih fenomenal kan dibandingkan yang lain misalnya. Kenyataannya nggak ditarik oleh Pak Prabowo," jelasnya.

"Dan Pak Pratikno (Mensesneg-red) seperti kita ketahui adalah orang yang sangat dekat dengan Pak Jokowi. Jadi kesimpulan saya sih mengatakan bahwa masuknya 15 mantan anggota Kabinet Pak Jokowi ke Pak Prabowo tidak terlepas dari pengaruh Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo," ujarnya.

Ia juga menyoroti Kabinet Prabowo-Gibran didominasi dari Partai Politik.

Ray Rangkuti mencatat paling tidak 70 persen komposisi Kabinet Prabowo-Gibran itu berasal dari partai politik. 

Dengan dominasi wakil dari partai politik, kata dia, Kabinet ini tidak bisa disebut sebagai zaken cabinet.
 
"Kalau sampai 70 persen itu artinya kan lebih dari setengah anggota kabinet ini adalah kabinet partai politik. Jadi nggak tepat kalau tadi disebutkan ini Zaken Kabinet. Kenapa?"

"Karena Zaken Kabinet itu salah satu indikasinya itu jauh dari partai politik. Kenyataannya ini hampir 70 persen susunan kabinet yang dibawa Pak Prabowo ini menunjukkan kepada kita atau merupakan perwakilan dari partai politik," jelasnya.