TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memastikan terlibat aktif dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka selama lima tahun ke depan. 

Hal itu ditunjukkan dengan keputusan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), bergabung dengan kabinet pemerintahan Prabowo.

Terkait hal tersebut, Ketua Harian DPP PKB Ais Syafiyah Ashfar mengungkapkan, keputusan Cak Imin untuk bergabung ke kabinet Prabowo telah melalui pertimbangan matang. 

Dia mengatakan keputusan itu tidak sekadar masalah kepentingan politik jangka pendek.

Lebih dari itu, lanjut Ais, Cak Imin bersama PKB ingin menjadi bagian dari solusi bangsa yang memang secara objektif saat ini tidak sedang dalam kondisi baik-baik saja. 

"Gus Muhaimin (Cak Imin) dan PKB ingin aktif terlibat dalam memecahkan persoalan ekonomi maupun berbagai penyakit sosial yang membebani kita sehari-hari," kata dia kepada wartawan, Kamis (17/10/2024).

Lantas, Ais memaparkan tantangan berat Indonesia dalam lima tahun ke depan di bidang ekonomi dan sosial, yang membutuhkan kolaborasi dari semua elemen bangsa untuk mengatasinya.

"Kami memandang tantangan Indonesia lima tahun mendatang begitu berat terutama dalam bidang ekonomi dan sosial. Maka PKB memutuskan untuk bergabung dalam kabinet Pak Prabowo sebagai bentuk kolaborasi anak bangsa dalam memecahkan tantangan-tantangan tersebut," ucapnya.

Baca juga: Pertemuan Prabowo-Megawati Dikabarkan Digelar Hari ini, Kado Ulang Tahun bagi Prabowo?

Ais menjelaskan tekanan ekonomi masyarakat dalam beberapa waktu terakhir cukup berat. 

Lima bulan terakhir misalnya terjadi penurunan harga barang dan jasa (deflasi) akibat kurangnya peredaran uang di masyarakat. 

"Daya beli masyarakat kita memang mengkhawatirkan, berdasarkan data dari BPS selama lima bulan terakhir telah terjadi deflasi mulai 0,03 persen di Mei 2024, lalu kian turun 0,08 persen pada Juni, 0,18 persen pada Juli, 0,03 persen di Agustus, dan 0,12 pada September 2024," ujar dia.

Kelesuan ekonomi tersebut, kata Ais membuat jutaan kelas menengah turun kelas menjadi kelompok miskin. 

Situasi tersebut mengancam pendapatan negara dari sektor pajak karena kelompok menengah yang selama ini menjadi motor utama pembayar pajak. 

"Pendapatan kelas menengah tergerus untuk kebutuhan-kebutuhan dasar seperti biaya sekolah anak, biaya kebutuhan sehari-hari hingga biaya transportasi. Jika kondisi ini terus dibiarkan bisa jadi kita akan terpuruk kedepan," ucapnya. 

Baca juga: Presiden Terpilih Prabowo Subianto Ulang Tahun Usianya Kini 73 Tahun, Bakal Ada Pesta?