Terdapat 48 menteri dan 56 wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih.

Anggaran Membengkak hingga Rp 777 Miliar

Peneliti Celios, Hanif Imaduddin menyatakan bahwa anggaran untuk gaji dan tunjangan menteri serta wakil menteri pada era Jokowi diperkirakan mencapai Rp 387,6 miliar per tahun. 

Dengan penambahan jumlah menteri di kabinet Prabowo, anggaran tersebut diprediksi meningkat menjadi Rp 777 miliar.

"Kerugian negara akibat fenomena ini tidak hanya sebatas pemborosan fiskal, tetapi juga memperlebar angka ketimpangan," ungkap Hanif.

Hanif juga menyoroti bahwa meskipun gaji menteri relatif kecil, posisi ini dapat memberikan dampak ekonomi yang luas, seperti peningkatan nilai saham perusahaan yang dimiliki oleh menteri. 

"Ini dapat dilihat sebagai manfaat dari akses kekuasaan," tambahnya.

Prabowo berargumen bahwa sebagai negara besar, Indonesia memerlukan banyak menteri untuk mengelola pemerintahan secara efektif. 

Namun, Hanif mencatat bahwa negara-negara seperti Amerika Serikat, yang memiliki populasi sekitar 346 juta, hanya memiliki 15 kementerian.

China, dengan populasi lebih dari 1,4 miliar, memiliki 21 kementerian. 

"Banyaknya jumlah menteri bukanlah cara untuk meningkatkan efisiensi," tegas Hanif.

Director of Fiscal Justice Celios, Media Wahyudi Askar, mengungkapkan bahwa jabatan strategis di pemerintahan, termasuk menteri, cenderung dibagikan berdasarkan kepentingan politik, bukan meritokrasi.

"Proses rekrutmen CPNS kini sangat ketat, tetapi jabatan menteri tidak mengikuti prinsip yang sama," kata Media.

Media menekankan pentingnya penguatan mekanisme pengawasan anggaran dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik untuk meminimalisasi pemborosan.

"Sinergi kuat antar lembaga seperti BPK, KPK, dan MA adalah kunci menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien," tambahnya.