TRIBUNNEWS.COM - Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD ikut mengomentari soal Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

Komentar ini disampaikan sebagai reaksi dari pertanyaan awak media yang penasaran dengan pandangan Mahfud tentang kabinet baru pengganti Kabinet Indonesia Maju era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Berikut beberapa komentar Mahfud soal isu-isu di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

Mayor Teddy Jadi Seskab

Mahfud ikut mengomentari terkait kabar Mantan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indra Wijaya, yang kini diutus menjadi Sekretaris Kabinet (Seskab) oleh Prabowo.

Isu yang berkembang yakni status Mayor Teddy sebagai TNI aktif dipertanyakan publik lantaran menjadi Seskab Prabowo.

Pasalnya, publik mengira jabatan Seskab setara dengan jenderal TNI bintang empat.

Terkait hal itu, menurut Mahfud, biarlah Mayor Teddy bekerja terlebih dahulu dalam Kabinet Merah Putih itu.

Pihaknya pun meyakini bahwa orang-orang yang dipilih Prabowo dalam Kabinet Merah Putih pasti yang terbaik.

"Jadi, biarkan bekerja dulu, menurut saya."

"Saya kira Pak Prabowo mampu memilih yang terbaik," kata Mahfud di Gedung Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, Selasa (22/10/2024) dikutip dari Kompas.com.

Baca juga: Soal Jabatan Mayor Teddy yang Jadi Polemik, Mahfud MD Irit Bicara: Pak Prabowo Mampu Menangani 

Di sisi lain, Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad), Brigadir Jenderal Wahyu Yudhayana, menjelaskan jabatan Seskab tidak bisa disamakan dengan jenderal bintang empat di TNI.

Pasalnya, Seskab bukan merupakan jabatan yang setingkat dengan menteri, melainkan di bawah Kementerian Sekretariat Negara.

"Nggak dong. Itu bukan jabatan setingkat menteri," kata Wahyu dilansir Kompas.com, Senin (21/10/2024).

Sehingga, menurutnya Mayor Teddy tidak perlu pensiun dari TNI karena menjabat sebagai Seskab.

Yusril: Peristiwa 1998 Bukan Pelanggaran HAM

Mahfud MD menanggapi pernyataan Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra terkait pelanggaran HAM berat.

Yusril Ihza Mahendra yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan era Prabowo-Gibran mengatakan bahwa peristiwa 1998 bukan termasuk pelanggaran HAM berat. 

Hal itu disampaikan Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (21/10/2024).

Terkait hal itu, Mahfud memiliki pandangan lain.

"Mungkin Pak Yusril agak masuk akal, ketika berpikir selama ini, pelanggaran HAM berat tidak pernah bisa dibuktikan. Nah itu saja masalahnya."

"Tetapi ya sudah, sudah ditetapkan oleh Komnas HAM, diakui saja, tapi kita tidak pernah minta maaf kepada siapapun. Bahwa itu kan kesalahan pemerintah yang dulu-dulu yang sudah ditindak," jelas Mahfud.

Kop Surat di Undangan Pribadi Yandri Susanto

Mahfud MD juga menyoroti soal kinerja Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

Dalam sebuah unggahan di akun instagramnya, Mahfud MD memperlihatkan undangan berkop surat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Undangan yang ditandatangani Yandri Susanto itu memerintahkan seluruh kepala desa hadir ke acara Tasyakuran dan Hari Santri.

Acara tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati Haul ke-2 Almarhumah Hj. Bismawati binta Baddin (ibunda Yandri Susanto).

Terkait hal itu, Mahfud menyayangkannya.

Menurut Mahfud, yang dilakukan Yandri itu keliru atau salah.

Pasalnya Yandri menggunakan fasilitas instansi pemerintah untuk keperluan pribadi dan keluarganya.

Jika urusan pribadi atau keluarga maka harus mengundang lewat jalur pribadi bukan melalui instansi. 

Dirinya berharap, Yandri bisa lebih berhati-hati sangat menggunakan simbol pemerintahan.

"Masih sangat pagi di hari ini, ketika seorang teman memberitahu kepada saya bahwa ada seorang Menteri baru yang mengundang acara Haul (peringatan hari wafat) ibunya yang kedua sekaligus syukuran di Ponpes menggunakan surat dengan kop dan stempel resmi kementerian."

"Kalau benar ada surat itu maka hal tersebut salah. Kop surat dan stempel resmi tak boleh dipakai untuk acara pribadi dan keluarga, termasuk ponpes dan ormas sekali pun. Harus hati-hati menggunakan atribut dan simbol-simbol pemerintahan," tulis Mahfud dikutip Selasa (22/10/2024).

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Rifqah/Gita Irawan/Rina Ayu Panca Rini)(Kompas.com)