TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Netty Prasetiyani Aher, memastikan badan yang baru dibentuk itu menjadi wadah yang siap menyerap berbagai aspirasi rakyat, untuk ditindaklanjuti oleh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terkait. 

Netty menekankan pentingnya transparansi, keterbukaan, dan tindakan nyata dalam menangani setiap aspirasi yang diterima.

"Kami terbuka terhadap semua masukan, baik yang datang langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Kami siap mendengar suara rakyat dari semua lapisan, baik itu mengenai masalah sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, atau hukum. Kami ingin memastikan bahwa setiap suara memiliki tempat di DPR dan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada," kata Netty, kepada wartawan Jumat (25/10/2024).

Netty menjelaskan bahwa masyarakat dapat memberikan aspirasinya melalui kanal-kanal komunikasi yang mudah diakses oleh publik.

Masyarakat, lanjut dia, dapat menyampaikan aspirasi melalui platform digital, audiensi langsung, hingga melalui pertemuan formal. 

"Kami memahami bahwa masyarakat membutuhkan saluran yang mudah diakses, dan kami akan terus memperbarui metode komunikasi ini agar semakin inklusif," ucapnya.

Baca juga: Daftar Nama Sementara Pimpinan AKD DPR: Mantan Istri Prabowo, Titiek Soeharto Jadi Ketua Komisi IV

Lebih lanjut, Netty menjelaskan bahwa Badan Aspirasi Masyarakat berfungsi sebagai lembaga yang proaktif dalam menjembatani suara rakyat dengan kebijakan publik yang dibahas di DPR.

"Tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga membahasnya secara serius dan menyampaikannya kepada komisi atau badan terkait di DPR RI. Kami ingin memastikan bahwa suara rakyat tidak berhenti di meja, tetapi sampai ke tangan pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk bertindak," ujarnya. 

Selain menampung aspirasi, BAM juga akan memprioritaskan partisipasi masyarakat dalam proses pembahasan rancangan undang-undang.

"Ini adalah bagian penting dari demokrasi kita. Setiap rancangan undang-undang yang sedang dibahas harus mempertimbangkan pandangan dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat akan dilibatkan dalam pembahasan RUU, agar aspirasi mereka bisa masuk dalam keputusan-keputusan penting yang dibuat DPR," tandasnya.