Tak hanya itu, Adies Kadir mengingatkan penting bagi pemerintah dalam melakukan sejumlah pengaturan untuk mengefisienkan penggunaan anggaran.

Atas dasar itu, menurutnya, permintaan penambahan anggaran menjadi tugas Menteri Keuangan, Badan Anggaran DPR, dan Komisi XIII DPR yang menjadi kolega dari Kementerian HAM.

Respons PDIP
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira mengkritisi usulan tambahan anggaran sebesar Rp 20 Triliun untuk Kementerian HAM.

Andreas Hugo Pareira yang juga Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI ini, lantas menyinggung  Presiden Prabowo Subianto sudah mengingatkan soal efisiensi anggaran.

Selain itu, Andreas Hugo Pareira menilai usulan tambahan anggaran tersebut terkesan kurang relevan. 

Hal ini lantaran anggaran untuk tahun 2025 sebelumnya sudah ditetapkan atas pembahasan bersama antara pemerintah dan DPR.

Andreas Hugo Pareira menambahkan, usulan  Natalius Pigai itu juga dinilai agak sedikit bertolak belakang dengan arahan Presiden Prabowo yang meminta kabinetnya melakukan efisiensi anggaran. 

Legislator PDIP itu juga mengingatkan lonjakan anggaran yang diminta oleh Menteri HAM harus disertai dengan perencanaan dan program kerja yang matang.

Dino Patti Djalal: Tidak Masuk Akal

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Dino Patti Djalal lewat status twitternya @dinopattidjalal pada Rabu (23/10/2024), mengkritik keras pernyataan Natalius Pigai tersebut.

Pria yang pernah menjabat Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (AS) itu menilai pernyataan Natalius Pigai tidak masuk akal.

Dino Patti Djalal menilai usulan berpotensi menghamburkan uang negara untuk program-program yang tidak jelas.

Kenaikan anggaran yang drastis ini dianggap tidak mungkin dikabulkan oleh Presiden Prabowo, Menteri Keuangan, dan DPR.

Proposal semacam ini berisiko tinggi dan berpotensi membuka peluang korupsi.

Para pejabat pemerintah seharusnya lebih berhati-hati dalam menyampaikan rencana kebijakan yang memerlukan dukungan anggaran besar.(*)