TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman menyindir Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT), Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga terkait pemecatan Ipda Rudy Soik akibat diduga buntut melakukan penyelidikan mafia bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar di NTT.

Mulanya, Benny mengatakan tidak salah jika banyak tokoh masyarakat di NTT membela Ipda Rudy Soik yang dipecat setelah melakukan penyelidikan mafia BBM solar.

Dia mengungkapkan alasannya bahwa Ipda Rudy Soik adalah representasi dari seluruh rakyat NTT.

"Jadi Rudy Soik adalah simbol bagi masyarakat NTT, sebuah provinsi yang dikenal paling miskin, terbelakang, bahkan pernah dituding sebagai provinsi yang paling miskin."

"Oleh sebab itu, kalau Saudara Rudy Soik saat ini diperlakukan 'tidak manusiawi', maka tidak aneh segenap tokoh masyarakat di NTT angkat bicara soal ini. Apakah betul Saudara Rudy Soik melakukan hal-hal yang dituduhkan kepadanya," katanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan Polda NTT di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024) dikutip dari YouTube TV Parlemen.

Lantas, Benny K Harman mengingat bahwa Ipda Rudy Soik pernah dijebloskan ke penjara buntut melakukan pembelaan terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada 15 tahun silam

Dia lantas mengunjungi Ipda Rudy Soik di Rutan Kupang ketika tidak ada satu orang pun berani menemuinya.

"Saya masih ingat Rudy Soik mencium tangan saya Pak Ketua. Saya bilang, 'mengapa kamu cium tangan saya?' (Ipda Rudy Soik berkata) 'Kaulah Tuhan bagi saya, karena saat ini di kala saya susah, Bapak datang ketemu saya'," cerita Benny.

Rudy Soik, kata Benny, mengungkapkan TPPO tidak mungkin terjadi di NTT, jika tak ada bekingan dari aparat penegak hukum.

Selanjutnya, Benny membahas soal pemecatan terhadap Rudy Soik buntut pengusutan mafia BBM di NTT yang diduga melibatkan oknum di Polda NTT.

Menurutnya, alasan pemecatan Rudy Soik karena hal tersebut adalah hal yang tidak masuk akal.

Baca juga: Kapolda NTT Sebut Ipda Rudy Soik Bikin Framing Sedang Bongkar Mafia BBM dan Pejuang TPPO

Benny mengungkapkan, jika memang dalam penyelidikan oleh Rudy Soik ada kesalahan, maka tidak perlu sampai harus disanksi pemecatan tidak dengan hormat (PTDH).

Dia pun menduga adanya kongkalikong di jajaran Polda NTT terkait sanksi PTDH terhadap Rudy Soik.

"Oleh sebab itu, Pak Kapolda, saya melacak-melacak pasti ada sesuatu di balik ini. Ada masalah di balik ini, masalah itu saya temukan."