Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Ir. Prasetyo Boeditjahjono, M.M.

Prasetyo Boeditjahjono diketahui pernah menduduki sejumlah posisi strategis di Kemenhub dengan perpindahan tugas dan promosi jabatan yang relatif cepa

Penulis: Ika Wahyuningsih
Editor: Tiara Shelavie
zoom-in Ir. Prasetyo Boeditjahjono, M.M.
Kolase Tribunnews
Ir. Prasetyo Boeditjahjono, M.M. 

Kas dan setara kas: Rp 413.856.334

Utang: Rp 132.000.000

Total: Rp 2.586.667.618 

Kasus dan Peran Prasetyo Boeditjahjono di Kasus Korupsi Jalur KA

Mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Prasetyo Boeditjahjono kini ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung RI.

Prasetyo menjadi tersangka terkait kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api Besitang-Langsa pada 2017-2023.

Diketahui dalam kasus ini mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 1,1 triliun.

Dalam kasus ini diketahui Kejagung sebelumnya telah menetapkan tujuh tersangka yakni: 

  • NSS selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2016-2017, 
  • AGP selaku KPA dan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2018.
  • AAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
  • HH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
  • RMY selaku Ketua Pokja Pengadaan Konstruksi tahun 2017
  • AG selaku Direktur PT DYG yang juga konsultan perencanaan dan konsultan supervisi pekerjaan. 
  • FG selaku pemilik PT Tiga Putra Mandiri Jaya.
  • Memecah Proyek hingga Dapat Fee
BERITA REKOMENDASI

Lalu apa peran Prasetyo Boeditjahjono dalam kasus ini?

Dalam perkara ini para terdakwa dijerat atas perbuatannya memecah proyek pembangunan Jalur Kereta Api Besitang-Langsa di Wilayah Sumatra Bagian Utara pada periode 2016 sampai Juli 2017.

Proyek dipecah hingga masing-masing memiliki nilai dibawah Rp 100 miliar. 

Padahal, total anggaran proyek strategis nasional ini mencapai Rp 1,3 triliun lebih.

Pemecahan proyek hingga masing-masing bernilai di bawah Rp 100 miliar itu dimaksudkan untuk mengatur vendor.


"Dengan tujuan untuk menghindari ketentuan pekerjaan kompleks dan memerintahkan Rieki Meidi Yuwana untuk melakukan pelelangan menggunakan metode penilaian pascakualifikasi," kata jaksa.

Akibat perbuatan para terdakwa, negara disebut-sebut mengalami kerugian negara mencapai Rp 1,15 triliun lebih.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas