“Pemimpin lembaga harus memiliki integritas yang kuat agar bawahannya mengikuti,” ucapnya.

Hardjuno juga menambahkan, kejadian ini menjadi peringatan untuk memperkuat sistem pemantauan terhadap kinerja dan perilaku aparatur. 

“Ini bukan hanya persoalan satu atau dua oknum, tetapi menunjukkan kelemahan sistemik dalam pengawasan dan penegakan integritas di lingkungan kerja pemerintah,” terangnya.

Lebih lanjut, Hardjuno menegaskan pentingnya penguatan sistem pengawasan dan penindakan internal di kementerian. 

“Pengawasan internal harus lebih ketat, dan setiap pegawai harus diawasi agar tidak menyalahgunakan wewenang. Terlebih, perlu ada hukuman tegas dan transparan bagi mereka yang terbukti terlibat dalam tindakan korupsi,” paparnya.

Selain itu, penguatan etika kerja dan pelatihan anti-korupsi perlu digalakkan secara berkesinambungan.

Hardjuno menyebut membangun karakter pegawai yang anti-korupsi memerlukan pendekatan sistemik yang mencakup edukasi berkelanjutan dan penerapan teknologi yang transparan. 

“Setiap pegawai harus paham bahwa mereka bekerja untuk publik, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” tandasnya. 
Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, Hardjuno mengusulkan integrasi teknologi berbasis kecerdasan buatan untuk memantau aktivitas dan kebijakan internal secara otomatis dan real-time. 

“Dengan teknologi yang tepat, anomali atau aktivitas mencurigakan bisa terdeteksi sejak awal. Ini akan membuat manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan lebih sulit dilakukan,” jelasnya.

Teknologi ini, lanjut Hardjuno, juga harus diterapkan dalam mekanisme pelaporan. Publik dan pegawai internal harus memiliki saluran aman untuk melaporkan pelanggaran tanpa takut akan dampak negatif.

Menurut Hardjuno, ke depan, tantangan terbesar adalah mengubah budaya kerja di kementerian menjadi lebih transparan dan akuntabel. 

“Indonesia memerlukan birokrasi yang bersih dan berintegritas untuk menjamin pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan pada kepentingan pribadi.”

Hardjuno menegaskan bahwa kasus ini seharusnya menjadi titik balik bagi pemerintah untuk tidak hanya menegakkan hukum bagi pelaku, tetapi juga mengubah cara kerja birokrasi agar lebih terbuka dan berintegritas, demi menjaga kepercayaan masyarakat.

“Dengan langkah konkret dan penguatan sistem pengawasan, diharapkan Indonesia mampu menciptakan lingkungan birokrasi yang bebas dari mental korup, menjadikan negara ini lebih bersih dan lebih kuat,” tandas Hardjuno.