Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan asal mula muncul istilah "Blok Medan" dalam perkara korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menjerat eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba dan pengusaha Muhaimin Syarif.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan Blok Medan sama sekali tidak pernah muncul sewaktu kasus itu masih dalam tahap penyidikan.

Istilah Blok Medan baru muncul pada saat persidangan.

Asep menyebut Blok Medan merujuk pada blok pertambangan di Kecamatan Wasile, Halmahera Timur, Maluku Utara.

"Jadi di perkaranya AGK (Abdul Gani) itu, itu tidak ada sebetulnya Blok Medan. Di pemeriksaan, apa namanya, di penyidikan. Adanya disebutkan pada saat kepala dinas itu diperiksa pada saat di persidangan," kata Asep kepada wartawan, Kamis (7/11/2024).

"Sebetulnya bloknya itu adalah blok Kecamatan Wasile. Jadi nama blok-blok untuk pertambangan itu berdasarkan kecamatan di sana. Salah satunya namanya Kecamatan Wasile," imbuh jenderal polisi bintang satu ini.

Asep menduga blok tersebut dinamai Blok Medan karena izinnya dikelola oleh orang Medan.

"Nah itu lah karena mungkin yang di sana yang menguasai, atau namanya dapat blok itu adalah orang Medan, lalu dibilang lah Blok Medan," katanya.

Asep belum bisa memberitahu apakah Blok Medan dimaksud akan ditindaklanjuti oleh KPK.

Sebab, lanjut Asep, saat ini proses persidangan masih berjalan. Proses tindak lanjut terlebih dulu menunggu persidangan telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

"Nah itu, ini kan masih sidang ya. Sidang biasanya setelah selesai sidang, baru nanti penuntut umum membuat laporan terkait dengan itu. Jadi kita tunggu," ujar dia.

Adapun Blok Wasile masuk dalam 44 daftar blok tambang yang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)-nya mendapatkan keistimewaan.

Abdul Gani diduga memberikan keistimewaan pada terdakwa Muhaimin Syarif dalam usulan WIUP ini, dengan beberapa rekomendasi dan memerintahkan sejumlah kepala dinas agar mempermudah terdakwa.

Berdasarkan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu, 2 Oktober 2024 lalu, Blok Wasile di Halmahera Timur dikelola oleh PT Halmahera Pratama Energy. 

Muncul dalam Kasus Abdul Gani

Sebagai informasi, istilah Blok Medan disebut dalam sidang kasus korupsi Abdul Gani di PN Ternate, Rabu 31 Juli 2024. 

Istilah itu muncul saat Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili menjadi saksi.

Abdul Gani Kasuba pun telah divonis delapan tahun penjara. Ia terbukti bersalah dalam kasus korupsi suap dan gratifikasi di lingkup Pemprov Maluku Utara.

"Tersangka divonis dengan hukuman penjara selama delapan tahun dan denda Rp 300 juta subsider lima bulan kurungan," kata Ketua Majelis Hakim PN Ternate Kadar Noh.

Selain hukuman penjara, Abdul Gani juga dihukum membayar uang pengganti Rp 109 miliar dan 90 ribu dolar Amerika Serikat (AS).

Jika tak dibayar maka akan diganti penjara selama tiga tahun.

Abdul Gani tak terima dengan vonis itu dan langsung mengajukan banding. Proses banding masih berlangsung.