Oleh karena itu, Alex berpendapat bahwa perlakuan yang diterima insan KPK justru berbeda dengan aparat penegak hukum lainnya.

"Larangan bertemu/berkomunikasi dengan pihak beperkara hanya berlaku untuk insan KPK, tapi aparat penegak hukum yang lain tidak ada masalah ketika pimpinannya bertemu dengan pihak yang berperkara. Ini tidak adil dan diskriminatif," kata dia.

Di samping itu, ia sepakat jika pertemuan atau komunikasi yang dilakukan dengan pihak beperkara dapat menimbulkan konflik kepentingan mesti disanksi etik maupun pidana.

"Apalagi jika hubungan atau komunikasi yang dilakukan para pihak mendapat keuntungan atau manfaat," kata Alex.

Adapun terkait penerapan norma Pasal 36 huruf a UU KPK yang dianggap tidak berkepastian hukum itu, dalam gugatannya ia meminta MK perlu mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi.

"Atau memaknai Pasal 36 dengan 'Pasal 36: Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang: (a) mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau yang mewakilinya dengan maksud untuk meringankannya'," sebut Alex.

Disinyalir permohonan uji materi yang diajukan Alex Marwata berkaitan dengan diusutnya pertemuan dia dengan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto oleh Polda Metro Jaya.

Eko merupakan pihak beperkara di KPK. Ia telah divonis selama enam tahun penjara karena melakukan praktik gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Eko disebut menerima uang dari para pengusaha dengan total nilai Rp 23,5 miliar lebih selama menjabat.