Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyoroti lima pimpinan KPK periode 2024–2029 yang didominasi aparat penegak hukum.

Alex Marwata berharap mereka tidak mewakil lembaga asalnya ketika sudah sah menjadi pimpinan KPK.

Baca juga: Tak Ada Perempuan di Pimpinan KPK 2024-2029, DPR: Bukan Keharusan 

"Pimpinan terpilih empat orang berasal atau berlatar belakang dari lembaga penegak hukum. Satu orang dari lembaga audit negara. Semoga mereka tidak mewakili lembaga dari mana mereka berasal," kata Alex dalam keterangannya, Jumat (22/11/2024).

Alex justru berharap dengan latar belakang masing-masing komisioner, mereka bisa bisa berkoordinasi lebih baik dengan jajaran pimpinan instansi asal.

Baca juga: Ketua KPK Terpilih Setyo Budiyanto Disebut Tak Punya Rekam Jejak Buruk, Tugas Berat Menantinya

Tujuannya untuk menciptakan aparat penegak hukum dan auditor negara yang profesional dan berintegritas.

Di lain sisi, Alex menyebut siapa pun pimpinan atau ketua KPK tak akan banyak membawa dampak perubahan dalam pemberantasan korupsi jika tidak ada komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan.

Terutamanya dari presiden dan pimpinan lembaga penegak hukum lainnya.

"Persoalan pemberantasan korupsi justru terletak di tubuh institusi penegak hukum. Mustahil kita bersih-bersih dengan menggunakan sapu kotor," kata Alex.

Tes uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon pimpinan (capim) KPK telah dinyatakan selesai. Ada lima orang yang terpilih menjadi pimpinan KPK dalam lima tahun ke depan.

Lima orang tersebut adalah Setyo Budiyanto, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono. Seperti apa profil mereka?

1. Setyo Budiyanto

Setyo Budiyanto berasal kepolisian. Setyo pernah menjabat sebagai kapolda Sulawesi Utara, saat itu dia menggantikan Irjen Mulyatno.

Setelah itu, Setyo pun ditugaskan di Kementerian Pertanian (Kementan) pangkatnya pun naik menjadi komjen. Setyo di Kementan menjabat sebagai inspektorat jenderal (irjen) Kementan.

2. Fitroh Rohcahyanto

Kemudian ada nama Fitroh Rohcahyanto yang pernah menjadi direktur penuntutan (dirtut) KPK. Berdasarkan catatan, Fitroh pernah menjadi tim jaksa KPK dalam kasus korupsi suap proyek yang menjerat Bupati Mandailing Natal, Hidayat Batubara, pada 2013.

Jejak penuntutan Fitroh juga terdapat dalam kasus korupsi proyek e-KTP. Jebolan FH Unair ini kemudian sempat menjabat sebagai dirtut KPK. Usai menjabat selama 11 tahun di KPK, dia kembali ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Sebut Seleksi Capim dan Cadewas KPK hanya Basa-basi

3. Ibnu Basuki Widodo

Ketiga, ada Ibnu Basuki Widodo yang berasal dari kalangan hakim. Ibnu Basuki Widodo saat ini adalah hakim di Pengadilan Tinggi Manado.

Sebelumnya, dia juga pernah menjadi hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Ibnu pun pernah menjabat pejabat hubungan masyarakat (humas) Pengadilan Tipikor Jakarta. Dia juga kerap mengadili kasus korupsi ketika di Pengadilan Tipikor Jakarta.

4. Johanis Tanak

Johanis Tanak merupakan wakil ketua KPK. Sebelumnya, nama Johanis termasuk dalam calon pimpinan KPK untuk menggantikan Lili Pintauli Siregar.

Johanis Tanak memiliki latar belakang sebagai jaksa. Ia sempat memegang jabatan penting lainnya, seperti direktur tata usaha negara negara Kejaksaan Agung dan kepala Kejaksaan Tinggi Jambi. Pada tahun 2019, Johanis Tanak ikut dalam seleksi capim KPK. Kemudian, nama Johanis Tanak diusulkan oleh Presiden Jokowi sebagai calon pimpinan KPK untuk menggantikan Lili Pintauli.

5. Agus Joko Pramono

Agus Joko Pramono dikenal sebagai wakil ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019–2023. Dikutip dari laman BPK, sebelum menjadi wakil ketua BPK, dia pernah menjabat sebagai Komite Penasihat Pemeriksaan Independen (IAAC), Inisiatif Pengembangan INTOSAI (IDI) dan anggota BPK periode 2013–2019.