Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 10 Ribu Per Anak Apakah Cukup & Layak? Ini Jawaban Banggar DPR
Pemerintah menilai paket makanan bergizi dengan alokasi anggaran Rp 10.000 per porsi sudah cukup layak dan bergizi untuk dikonsumsi.
Penulis: Dewi Agustina
"Hitungan APBN adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung tingkat kemahalan di daerah," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024).
Ia mengatakan tak menutup kemungkinan bakal ada subsidi silang dengan mengalihkan sisa anggaran dari daerah dengan biaya bahan pangan rendah ke daerah yang lebih mahal.
"Mungkin ada yang kurang dari (Rp 15.000) itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi ditentukan di APBN per anak sekian. Tapi implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," tutur dia.
Diketahui Makan Bergizi Gratis adalah program yang menjadi jualan Prabowo-Gibran di masa
kampanye Pilpres 2024.
Baca juga: Menteri Trenggono Ungkap Susu Ikan Bakal Masuk Menu Makan Bergizi Gratis di Daerah Tertentu
Lewat program itu mereka ingin memberi makan anak-anak dan ibu hamil demi memperbaiki kualitas sumber daya manusia.
Pemerintah berencana memberi makan untuk 82,9 juta orang anak setiap hari.
Anggaran program ini diperkirakan mencapai Rp 400 triliun per tahun.
Selama ini, ujicoba dilakukan di sejumlah daerah. Biasanya, porsi uji coba Rp 15 ribu per anak per hari.
Apakah anggaran makan bergizi gratis senilai Rp 10.000 per anak ini cukup?
Berikut respons badan anggaran (Banggar) DPR.
Banggar DPR: Cukup, Meski Belum Sempurna
Menanggapi hal ini Wakil ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Fraksi PKB Jazilul Fawaid menilai anggaran makan bergizi gratis senilai Rp 10 ribu per anak, sudah cukup meski belum sempurna.
Namun dia berharap jika kemampuan fiskal membaik, anggaran untuk makan bergizi gratis bisa ditingkatkan.
"Hemat saya, anggaran Rp 10.000 untuk makan bergizi terhitung cukup meskipun belum sempurna. Saya berharap secara bertahap bila kemampuan fiskal cukup agar anggaran dapat ditambah," katanya.
Menurutnya keputusan pemerintah itu tentunya telah melalui pertimbangan matang, dengan melihat kekuatan fiskal.